Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning TAFSIR KONSTITUSI MENGENAI DESAIN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH – Tanto Blog

TAFSIR KONSTITUSI MENGENAI DESAIN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH


TAFSIR KONSTITUSI MENGENAI DESAIN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Tanto Lailam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: tanto_tatanegara@yahoo.com
Abstrak
Kajian ini tentang tafsir konstitusi mengenai desain pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa MK merupakan satu-satunya sebagai lembaga negara sebagai penafsir sah konstitusi (the sole judicial interpreter of the constitution). Melalui putusan MK makna tafsir konstitusi berubah-ubah, begitu juga makna pemilihan umum dan pilkada dalam konstitusi, MK selalu memberikan warna dalam tafsir nya, sekalipun kadang antar tafsir hakim saling berbeda dan bertentangan. MK sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem Pemilu dan pilkada di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Tafsir konstitusi atas pemilihan umum berpijak pada pola pemahaman tafsir original intent dan non original intent, arah pemilu nasional menuju pemilu nasional serentak disebabkan adanya pola tafsir original intent atas makna Pasal 22E UUD 1945, sementara antar hakim MK dalam periode yang berbeda membuat tafsir Pasal 18 ayat (4) yang saling bertentangan dan memberikan tafsir terhadap makna pilkada yang berbeda-beda, di satu sisi pilkada dinilai sebagai bagian dari rezim pemilu yang sengketa hasil diselesaikan oleh MK, namun di sisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintahan  daerah, dimaka dengan tafsir pula MK mencabut kewenanganya sendiri dalam penyelesaian sengketa pilkada.
Kata Kunci: Tafsir, Konstitusi, Pemilu, Pilkada
A.  PENDAHULUAN
Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, misalnya Pasal 24C UUD 1945 bahwa MK menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan constitutional review kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (the legitimate interpreter of the constitution).Senada dengan pandangan tersebut dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (the statute law) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (2) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang agar dilakukan hakim dalam menangani kasus semacam itu. [1]
Menurut Rosjidi Ranggawidjaja[2]yang mengutip pendapat Kleintjes bahwa tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lenih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Dalam melakukan pengujian lembaga yang berwenang juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan karena menguji isi peraturan perundang-undangan berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk “process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution”. Dengan demikian lewat wewenang melakukan pengujian materiil, lembaga peradilan juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan UUD.
Melalui putusan MK makna tafsir konstitusi berubah-ubah, begitu juga makna pemilihan umum dan pilkada dalam konstitusi, MK selalu memberikan warna dalam tafsir nya, sekalipun kadang antar tafsir hakim saling berbeda dan bertentangan. MK sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem Pemilu dan pilkada di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Perkembangan demokratisasi yang mengarah pada penguatan sistem presidensiil di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya pelaksanaan Pilpres langsung. Namun, laju kencang tersebut terkadang keluar dari rel konstitusi, penguatan sistem presidensiil selalu dikotori oleh praktik buruk Partai Politik (Parpol) pengusung calon Presiden atau Parpol pendukung pemerintahan, baik dalam bentuk bagi-bagi kursi di pemerintahan, maupun Parpol yang menjadi kutu loncat berkoalisi demi mencari bahan bakar Parpol-nya agar terus berjalan, sekaligus ditambah dengan lemahnya sistem oposisi Parpol.[3]Dalam hal lain, justru antar hakim MK dalam periode yang berbeda membuat putusan yang saling bertentangan dan memberikan tafsir terhadap makna pilkada yang berbeda-beda, di satu sisi pilkada dinilai sebagai bagian dari rezim pemilu, namun di sisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintahan daerah.
Lika-liku tafsir konstitusi menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat tafsir konstitusi ini memberikan arah perkembangan politik dan demokratisasi yang cukup luas, baik di level nasional maupun lokal. Untuk itu makalah ini hadir dengan membawa aroma tafsir penulis melihat “tafsir konstitusi mengenai desain pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang selama ini di ciptakan oleh Mahkamah Konstitusi.
B.  PEMBAHASAN
1.     Desain Pemilihan Umum
Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, MK sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem Pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Perkembangan demokratisasi yang mengarah pada penguatan sistem presidensiil di Indonesia pasca reformasi memang telah melaju kencang, misalnya pelaksanaan Pilpres langsung. Namun, laju kencang tersebut terkadang keluar dari rel konstitusi, penguatan sistem presidensiil selalu dikotori oleh praktik buruk Partai Politik (Parpol) pengusung calon Presiden atau Parpol pendukung pemerintahan, baik dalam bentuk bagi-bagi kursi di pemerintahan, maupun Parpol yang menjadi kutu loncat berkoalisi demi mencari bahan bakar Parpol-nya agar terus berjalan, sekaligus ditambah dengan lemahnya sistem oposisi Parpol.
Berdasarkan tafsir konstitusi bahwa penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan Parpol yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan Parpol jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada Parpol sehingga dapat mereduksi posisi residen dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis Parpol untuk kepentingan jangka panjang.[4]
Untuk itu, penataan sistem Pemilu oleh MK bertujuan agar sistem Pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, serta mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil keluar dari rel konstitusi, sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres yang mengatur hal tersebut. Menurut MK bahwa norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
Artinya bahwa Putusan MK ini merupakan putusan yang baik dan sangat acceptable[5] dengan berbagai argumentasi bahwa: (1) pemilu yang tidak serentak justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensiil; (2) pemilu serentak merupakan amanat konstitusi, (3) dan tentunya akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas, sehingga pemilu serentak memang akan lebih efisien dan pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.
Berdasar pada argumen MK dan kajian teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi argumentasi dalam perspektif hukum mengenai pentingnya Pemilu nasional serentak, yaitu:
a.    Pemilu Nasional Serentak memperkuat Sistem Presidensiil
Menurut MK bahwa penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial.[6]Menurut Sulardi bahwa UUD 1945 bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. Hal tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil yang baik, efektif dan effisien. Kenyataannya hasil perubahan UUD 1945, belum memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil, sehingga dirasa diperlukan rekonstruksi sistem pemerintahan presidensiil murni.[7]
Giovanni Sartori menegaskan bahwa sistem politik dikatakan pemerintahan presidensial, jika presiden: (i) result from populer election, (ii) during his or her pre-establish tenure cannot be discharged by a parliamentary vote, and (iii) heads or otherwise directs the government that he or she appoints.[8]Bahkan dalam sistem presidensiil murni itu salah satu ciri menariknya adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat.[9]Artinya rancangan bangun menurut UUD 1945, bahwa sistem presidensiil harus dibangun oleh mekanisme pemilihan langsung Presiden dan penyelenggaraannya secara serentak. Sistem Pemilu adalah sebuah sistem yang menggantungkan stabilitas pemerintahan pada dukungan rakyat secara langsung,[10]karena beberapa alasan (raison d’etre) yang sangat mendasar, yaitu: Pertama, Presiden yang terpilih melalui Pemilu akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil; Kedua, Pilpres secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Ketiga, Pilpres akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Keempat, Pemilu dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat.[11]
Merujuk pada perkembangan demokratisasi di Indonesia, ternyata urgensi Pilpres saja ternyata tidak cukup untuk memperkuat sistem presidensiil, sehingga diperlukan penataan ideal bahwa Pilpres dilakukan secara langsung dan serentak bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Misalnya hasil Pilpres 2009 yang terkesan hambar disebabkan karena banyak kelemahan dan kekurangan selama proses pesta rakyat tersebut berlangsung, banyak peraturan-peraturan pelaksananya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.[12]Selain itu, pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif, untuk itu negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing.[13]Dengan pemilu nasional serentak diharapkan memperkuat hubungan legislatif dan eksekutif dalam kerangka checks and balances yang dikehendaki oleh konstitusi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil yang telah dikonsepkan dalam UUD RI 1945.[14]
Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dengan mekanisme Pemilu Nasional Serentak banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan, meliputi: (a) sistem pemerintah diperkuat melalui political separation’ (decoupled)antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (b) Salah satu kelemahan sistem ‘decoupling ini potensi terjadinya gejala ‘divided governmentatau ‘split-governmentsebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (c) Sistem impeachment’ hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika “public policy debate” di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan “party recallharus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan “constituent recall”. Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem Pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. Ini harus dijadikan agenda utama pasca terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2014, sehingga periode 2014-2019 benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensil.[15]
b.    Pemilu yang Lebih Efisien
Menurut pendapat MK bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan Pemilu serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Legislatif yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.[16]
Menurut Sidarto Danusubroto bahwa keuntungan melaksanakan pemilu secara serentak adalah biaya pemilu menjadi lebih murah. Anggaran pemilu bisa dihemat untuk hal-hal yang baik bagi negara ini, apalagi Pilpres dan Pileg memiliki anggaran masing-masing. Jadi, kalau pemilu (Pilpres dan Pileg) dilaksanakan secara serempak akan menekan anggaran sehingga negara bisa berhemat.[17]Senada dengan hal tersebut, Melani Leimena Suharli juga berpendapat bahwa Pemilu serentak memiliki banyak keuntungan dari segi biaya, karena Pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena hanya diselenggarakan satu kali saja dalam lima tahun.[18]
Paling tidak ada beberapa urgenitas Pemilu serentak, yaitu: pertama, melalui penyelenggaraan Pemilu serentak diyakini bahwa dengan Pemilu serentak akan menghemat anggaran, sehingga beban negara akan berkurang. Pengurangan beban anggaran ini pada prinsipnya akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan dan mendanai program-program lain guna kepentingan rakyat banyak. Kalau pelaksanaan demokrasi justru berjalan tanpa adanya perimbangan antara ongkos yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, maka situasi semacam ini akan melahirkan defisit demokrasi. Kedua, dari sisi efektifitas penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilu serentak akan sangat efektif dari sisi waktu pelaksanaan maupun sisi tenaga yang dibutuhkan. Penyelenggaraan Pemilu yang berbeda terkesan menyita waktu dan membutuhakn kinerja yang sedemikian besar. Ketiga, Pemilu serentak mengurangi gejolak politik uang, fakta telah menunjukan bahwa pelaksanaan Pemilu dalam waktu yang berbeda tidak hanya menimbulkan biaya yang besar, tetapi melahirkan cost politic yang kian membengkak, baik bagi Parpol maupun pihak yang turut bertarung dalam perhelatan demokrasi.[19]
c.    Permasalahan Presidential Threshold
Pendapat MK bahwa Pasal 9 UU Pilpres “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR”, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” (selanjutnya disebut presidential threshold) merupakan ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. Artinya MK menyerahkan ketentuan presidential threshold kepada pembentuk undang-undang, apakah presidential threshold bisa diterapkan atau tidak itu sangat tergantung pada political will dari pembentuk undang-undang.
Sebenarnya dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” tidak menentukan adanya presidential threshold (ambang batas) dalam Pilpres. Jika merujuk pada putusan MK tersebut bahwa Pemilu serentak tidak serta merta berimplikasi pada hilangnya ketentuan presidential threshold dalam pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2019 dan tahun seterusnya, pro kontra implikasi terhadap ketentuan tersebut mengingat kelebihan dan kelemahan penerapan presidential threshold. Pemilu nasional serentak berimplikasi pada perubahan drastis mengenai presidential thresholddan presidential threshold menjadi tidak relevan lagi atau sudah kehilangan urgensinya,[20]sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon Presiden independen.[21]
Menurut Saldi Isra bahwa MK tidak membatalkan presidential threshold (ambang batas) pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pada batas penalaran yang wajar, dengan dipulihkan kembali makna Pemilu serentak dalam Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, ambang batas minimal tersebut menjadi kehilangan relevansi. Artinya, semua partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD1945. Dalam kaitan dengan itu, dengan menggunakan asumsi maksimal, bila semua partai politik peserta Pemilu mengajukan calon sendiri-sendiri, maka jumlah pasangan calon akan menjadi lebih banyak. Agar jumlah calon tidak berada di luar akal sehat, persyaratan Parpol peserta Pemilu mestinya tidak lebih ringan dan longgar dari ketentuan yang ada saat ini. Artinya, dengan memakai jumlah Parpol dalam Pemilu 2014, maka paling banyak hanya akan muncul 12 pasangan calon pada putaran pertama pemilihan Presiden, jumlah demikian dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menyediakan alternatif calon bagi pemilih.[22]
Penulis sependapat dengan pandangan Saldi Isra tersebut, bahwa akan muncul figur-figur alternatif yang menghiasi arena kontestasi Pilpres 2019, baik yang diusulkan partai besar maupun partai kecil dan bisa jadi figur alternatif tersebutlah menjadi pilihan rakyat. Disisi lain dengan tidak adanya ketentuan presidential threshold semua partai politik memiliki hak konstitusinal yang sama dihadapan hukum dan konstitusi, namun tidak berarti melarang partai-partai politik untuk berkoalisi, partai-partai politik tetap saja dapat berkoalisi untuk mencalonkan Presiden/ Wapres maupun berkoalisi pada saat penyusunan kabinet. Artinya presidential threshold dalam Pilpres tidaklah bertujuan menciptakan pemerintahan yang stabil atau memperkuat posisi sistem presidensiil. Penguatan tersebut dapat dilakukan oleh Presiden/ Wapres setelah terpilih dalam Pemilu dengan mendesain kabinet pemerintahannya, disini Presiden dan partai pendukung pemerintahan dapat menerima pinangan partai politik lain untuk berkoalisi mendukung pemerintahan.
Pandangan lain, Abdul Latif mengemukakan bahwa presidential threshold dirancang untuk membangun sistem presidensil lebih efektif, praktik menunjukkan bahwa dalam kurung waktu lima tahun terakhir, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak cukup mampu mengendalikan pemerintahan tanpa adanya koalisi kuat. Threshold 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pemilu anggota DPR, merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat koalisi yang memungkinkan Presiden bisa memiliki otoritas lebih efektif.[23]Kelemahan tidak diterapkan presidential threshold adalah kemungkinan terpilihnya figur calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai gurem (partai kecil) yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali wakil di DPR. Implikasinya adalah Presiden terpilih akan sulit mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif dan dapat menciptakan pemerintahan yang tidak stabil. Apabila Presidential Threshold tetap diberlakukan, maka akan meningkatkan kualitas calon Presiden dan Wakil Presiden karena melalui proses seleksi oleh Parpol, disamping itu penghapusan ambang batas akan berdampak pada kepemimpinan eksekutif yang tidak akan mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif.[24]Ada beberapa sisi positif apabila Presidential Threshold tetap diberlakukan, yaitu:[25]
a.    Apabila Presidential Threshold ditiadakan akan menyebabkan lembaga legislatif cenderung dominan, sehingga melemahkan sistem presidensiil;
b.    Apabila Presidential Threshold tetap tinggi memaksa Parpol dan gabungan Parpol memperkuat sistem presidensiil dan akan menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.    Akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemeirntahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif;
d.    Presidential Threshold dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk penyederhanaan Parpol.
2.    Desain Pemilihan Kepala Daerah
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Artinya UUD 1945 tidak mengatur secara limitatif apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, rumusan “dipilih secara demokratis” lahir dari perdebatan panjang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu.[26]
Ketika Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan oleh pemerintah dan diperdebatkan di DPR, tidak ada perdebatan yang mendalam lagi tentang apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Hal ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu: telah disepakatinya dalam UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan dari berbagai penyerapan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh Tim Departemen Dalam Negeri maupun DPR, diperoleh aspirasi dominan dari masyarakat menghendaki kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Hanya, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana mekanisme pemilihan langsung ini dilakukan di setiap daerah apakah disamakan atau bisa berbeda-beda di masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah. Rumusan akhir Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menujukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilihan ini lebih banyak diseragamkan dan hanya mengenai cara kampanye dan lain-lain yang bersifat sangat teknis diserahkan kepada daerah melalui KPUD masing-masing.[27]
Hasil akhir tafsir konstitusi oleh pembentuk undang-undang terhadap Pasal 18 ayat (4) yang mengandung ketentuan “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada), Pilkada merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan Pilkada pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, Pilkada dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilkada dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi lokal, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi, khususnya di tingkat lokal (provinsi, kabupaten/kota).[28]
Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam ’recruitment’ kepala pemerintahan,[29]sebagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.
Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada merupakan perwujudan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, Pilkada dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civics education). Keempat, Pilkada dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan melalui Pilkada, maka komitmen pemimpin lokal untuk meningkatkan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan. Kelima, Pilkada merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.[30]
Desain pilkada ini mengalami perubahan “makna” akibat adanya tafsir konstitusi bahwa pilkada dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemilu, yang tentunya berimplikasi pada lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 memberikan pilihan hukum bagi pembentuk undang-undang untuk memasukan pilkada menjadi bagian rezim Pemilu, maka pembentuk undang-undang kemudian memasukkan sengketa pilkada sebagai bagian dari sengketa Pemilu yang diselesaikan oleh MK. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa:
“Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh MK. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, MK berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.[31]
Putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mengesahkan Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4) menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.[32] Kemudian disahkan Undang-undang No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C mengatur bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan[33]. Selain itu, disahkan pula Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 huruf (e) yang mengatur ketentuan bahwa MK memiliki “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa” dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Hamdan Zoelva, bahwa perluasan kewenangan itu menandakan dua hal, yaitu: pertama, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy). Dalam mengawal demokrasi, MK menjadi pemutus paling akhir atas sengketa hasil pilkada. Peran yang demikian membuat MK menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pilkada digelar. Kedua, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan MK. Dalam hal ini, MK harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak MK harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.[34]Dengan adanya pengalihan kewenangan sengketa Pilkada dari MA ke MK, harapan untuk menciptakan sistem berdemokrasi menjadi lebih baik, yang salah satu syarat berdemokrasi adalah adanya lembaga penyelesai sengketa yang bermartabat. Selain itu, bahwa peradilan MK lebih dekat secara kompetensi dibandingkan MA, sebab sengketa pemilu merupakan sengketa dibidang hukum tata negara, sehingga lebih tepat jika kewenangan tersebut diberikan kepada MK sebagai peradilan dibidang ketatanegaraan.
Implikasi putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 telah berjalan 6 tahun lamanya, artinya selama ini pilkada sebagai rezim pemilu tidaklah menimbulkan problem dan keberadaan MK sebagai lembaga penyelesai sengketa hasil pilkada juga telah benar menurut konstitusi. Namun, desain pilkada kembali tergunjang setelah adanya Putusan No.97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa Pilkada, artinya pilkada tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945.
Dalam Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa beberapa landasan hukum (Pasal) kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: Pasal 236C Undang-undang No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan. Selain itu, Pasal 29 huruf (e) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur ketentuan bahwa MK memiliki “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”(sengketa Pilkada). Namun, MK tetap memiliki kewenangan mengadili perselisihan Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.[35]
3.    Pertentangan Tafsir Konstitusi
Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa MK merupakan satu-satunya sebagai lembaga negara sebagai penafsir sah konstitusi (the sole judicial interpreter of the constitution). Pengujian konstitusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri. Penafsiran merupakan bagian dari rechtsvinding (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, maka dapat saja merugikan masyarakat pencari keadilan.
Untuk melihat penggunaan metode penafsiran sebagai dasar untuk menilai dan menentukan pertentangan norma hukum secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945, penting untuk mengkaji dua kacamata tafsir yang saling bertentangan dan sering menimbulkan perdebatan akademis yang tak berkesudahan, yakni metode penafsiran originalis dan non originalis. Penafsiran originalisdan non originalis ini sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan pendiriannya, elaborasi keduanya dapat dilihat pada sub bahasan di bawah ini:
Pertama, Penafsiran Originalis (Originalist). Alasan yang kuat bahwa penafsiran originalis (originalist) merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah: (1) originalisme menekan kemungkinan bahwa hakim-hakim yang tidak dipilih itu akan merampas kekuasaan dari wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan; (2) dalam jangka panjang, originalisme memberi perlindungan lebih baik pada otoritas pengadilan; (3) non originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilai mereka sendiri yang bersifat subjektif dan elitis, hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang sah, kriteria-kriteria netral itu diberikan oleh pengertian dari para perancang dan mereka yang meratifikasi klasula konstitusi; (4) originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap pengertian konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat; (5) originalisme lebih sering membuat pembentuk undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri daripada membiarkan pengadilan untuk mencoret (membatalkan: penulis) undang-undang.[36]
Kedua, penafsiran non originalis (non original intent). Berbeda dengan penafsiran originalis, alasan yang kuat bahwa penggunaan penafsiran non originalis (non original intent) oleh hakim merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah: (1) para perancang konstitusi (pada konvensi Philadelphia) mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin keinginan-keinginan mereka yang bersifat spesifik nantinya akan mengontrol interpretasi; (2) tidak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa yang akan datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu; (3) maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya sementara dan acapkali mustahil untuk ditentukan; (4) non originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksible terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan itu; (5) non originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal-hal, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang (kulit hitam), kaum perempuan, dan kaum minoritas lainnya.[37]Penggunaan tafisr konstitusi dalam memberikan makna pemilu terdapat dalam beberapa putusan MK, antara lain: Putusan No.072-073/PUU-II/2004, Putusan No.97/PUU-XI/2013, dan Putusan No.14/PUU-XI/2013.
Berkaitan dengan Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 yang berimplikasi pada Pencabutan Kewenangan MA dan Penambahan Kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada, dan Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 yang berimplikasi pada pencabutan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Terlihat dalam putusan tersebut bahwa desain penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia sering mengalami perubahan akibat tafsir konstitusi yang tidak konsisten, jadi perubahan bukan karena kehendak pembentuk undang-undang dalam proses legislasi. Pada awal proses Pilkada penyelesaian sengketa menjadi kewenangan MA, namun karena adanya berbagai problem dalam penyelesaiannya dan adanya tafisr konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 yang memberikan pilihan hukum bagi pembentuk undang-undang untuk memasukkan Pilkada menjadi bagian rezim Pemilu dan diselesaikan oleh MK.
Putusan No.072-073/PUU-II/2004 adalah putusan yang mampu menterjemahkan teks Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4)UUD 1945 kedalam permasalahan yang dihadapi bangsa ini, memberikan solusi, sekaligus menawarkan desain yang baik dalam penyelesaian sengketa pilkada, sekalipun menyerahkan pada pembentuk undang-undang mengenai kebijakan hukum yang tepatnya. Putusan ini merujuk pada pemahaman bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengandung makna pemilihan umum. UUD 1945 harus dilihat secara keseluruhan, bahwa antara norma yang satu dengan normanya saling kait-mengait, berhubungan erat menurut sistem konstitusi yang demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengandung ketentuan tentang Pemilu, karena tafsir hukum ketentuan “demokratis” adalah Pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya dua pasal tersebut saling kait-mengait dalam menciptakan desain pemilu yang demokratis di Indonesia, baik prinsip penyelenggaraannya maupun kelembagaannya. Contoh lain adalah norma hukum terkait kelembagaan Presiden tidak bisa dilihat secara parsial dengan mendasarkan pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD 1945 saja, tetapi untuk melihat secara komprehensif mengenai kelembagaan Presiden juga harus merujuk pada beberapa pasal terkait (misalnya Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 24C).
Memasukan pengertian pilkada ke dalam rezim pemilu adalah sah secara konstitusional, putusan ini menggunakan pendekatan penafsiran non original intent, Justice Brennan yang menjabat sebagai Hakim Agung Amerika mengemukakan bahwa”sikap bersikukuh dengan original intent tersebut merupakan “sikap sombong yang dibungkus dengan sikap rendah hati”. Sehingga dianjurkan agar hakim di zaman modern semestinya tidak hanya mengacu pada sejarah masa penyusunannya, melainkan pada sejarah masuknya interpretasi dan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata dalam teks masa lalu tersebut.
Non original intent memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (MK) sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. MK harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (rechtsidee) dan  cita negara (staatsideé) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun, setelah Undang-undang tersebut berlaku selama 6 tahun, MK menganulir putusan No.072-073/PUU-II/2004 melalui Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 yang memutus bahwa MK tidak lagi berwenang dalam penyelesaian sengeketa Pilkada, dengan pendekatan original intent ditafsirkan bahwa pilkada bukan termasuk rezim Pemilu dengan alasan bahwa pengertian pemilu merujuk pada Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Putusan ini tidak memahami konstitusi secara komprehensif, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945 tidak dimaknai sebagai ketentuan desain Pemilu menurut UUD 1945, tidak melihat kaitan/ hubungan norma antar pasal tersebut, seolah-olah bahwa setiap norma dapat berdiri sendiri tanpa norma yang lain, padahal norma-norma konstitusi akan menjadi utuh jika dipahami secara komprehensif tanpa melepaskan norma yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, ketidakkonsistenan MK terbukti bahwa MK sudah “ratusan kali” menyatakan dalam setiap putusan PHPU Pilkada bahwa MK berwenang menyelesaikan sengketa Pemilukada. Namun sepertinya dalam putusan tersebut tidak melihat praktik pengujian undang-undang yang sudah 6 tahun dilaksanakannya dan menepis makna non original intent dari sebuah konstitusi yang selama 6 tahun di yakini MK sebagai tafsir yang benar menurut konstitusi.
Disisi lain, dalam putusan No.14/PUU-XI/2013, argumentasi hukum yang dibangun MK bahwa untuk memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus melihat kembali makna teks, original intent, makna gramatikal yang komprehensif terhadap UUD 1945. Makna original intent tersebut digunakan untuk mengkaji kewenangan MK dan makna Pemilu berdasarkan UUD 1945. Menurut MK bahwa mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 dan kewenangannya masing-masing harus secara rigid mengikuti norma konstitusi, sebagaimana Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang, yang menyebutkan bahwa:
Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, MK harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal MK terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka MK harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila MK tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945, sama artinya MK telah membiarkan pembentuk undang-undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan MK sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.
Oleh karena itu, Pemilu menurut Pasal 22E ayat (1) dan (2) harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Makna tersebut dipegang teguh dalam putusan MK No.14/PUU-XI/2013, yaitu:
“Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “…yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu”. Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “… Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
Berdasar argumen tersebut di atas bahwa makna original intent kewenangan MK dan makna original intent pemilu adalah: (1) MK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu berdasar Pasal 24C UUD 1945, namun sengketa pemilu dimaksud adalah pengertian Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, dan bukan pengertian pemilihan langsung kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengandung ketentuan “kepala daerah dipilih secara demokratis”. (2) Makna original intent Pasal 22E UUD 1945 bersifat tegas bahwa yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilu DPRD, sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah tidak termasuk dalam rezim Pemilu. Berdasarkan hal tersebut di atas, MK berpendapat bahwa kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan MK karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945, sehingga penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala dan Wakil Kepada Daerah dengan memperluas makna Pemilu menurut Pasal 22E adalah inkonstitusional.[38]Artinya berdasar putusan ini, MK telah mencabut sendiri kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, namun MK tetap memiliki kewenangan mengadili perselisihan Pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.
Penulis melihat bahwa ketidakkonsistenan tafsir konstitusi terhadap makna pemilihan umum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, makna ganda konstitusi, maksudnya adalah adanya perbedaan pemahaman konstitusi dan penggunaan metode penafsiran dalam memahami norma hukum (Pasal) UUD 1945. UUD 1945 dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, makna UUD 1945 harus disadari tidak hanya teks, tetapi juga keberlakukan dari teks tersebut yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara. Tugas MK tidak hanya berhenti pada teks (penafsiran original intent), tetapi lebih jauh dari itu, yaitu mampu menghidupkan konstitusi ditengah perubahan zaman dan problema bangsa dan negara (non original intent). Penafsiran UUD 1945 harus mampu menjadi jalan hidup dan menghidupi setiap nafas bangsa dan negara, sehingga agar nafas bangsa dan negara tidak terhenti, maka makna teks saja tidak cukup, tetapi membutuhkan makna yang sesungguhnya “makna hukum yang hidup dalam masyarakat (the living constitutions)”.
Pandangan Fajrul Falaakh bahwa pengertian dan makna konstitusi tidak selalu dapat diketahui dari teksnya, suatu dokumen konstitusi tidak sepenuhnya dan tidak selalu bersifat menjelaskan-diri (self-explanatory). Konstitusi mengandung berlapis-lapis pengertian dan makna yang terdapat pada ide yang mendasari teks, yang terekam dalam konteks historik, yang harus diidentifikasi dari kompromi dalam merumuskan teks, yang berasal dari keyakinan perumus (akan kebenaran, ideologi, atau masa depan), yang memantulkan watak masyarakatnya, berbentuk praktik yang “terbawa” dalam berkonstitusi, kepentingan perumusnya, keterangan-keterangan perumusan (seperti naskah akademik), gugusan pengetahuan hukum dan non hukum serta doktrin dan konsep hukum dan non hukum, maupun makna yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang utama atau dominan dalam pelaksanaan konstitusi. Karena itu, kejelasan konstitusi harus dicari di tempat lain sedangkan teks dan dokumen konstitusi menjadi titik awal untuk memenemukan kejelasan tersebut.[39]
Berkaitan dengan makna UUD 1945 bahwa konstitusi adalah teks, benda mati yang berisi rangkaian kalimat. Meskipun demikian, dalam konteks filosofi, konstitusi merupakan teks yang “hidup”, karena itu fungsinya harus berisi pasal-pasal yang mampu melewati berbagai zaman, namun sayang sering kali pasal konstitusi gagal “hidup” dan mampu berlari mengikuti perkembangan peradaban manusia. Artinya jika ada undang-undang yang baik secara substansi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa harus tetap dipertahankan, sebaliknya undang-undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada undang-undang yang tidak bermanfaat jika diterapkan, tidak menciptakan kepastian hukum di masyarakat, tidak berkeadilan bagi masyarakat juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD. Selain itu, jika ada undang-undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja undang-undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan masyarakat.
Hakim memang boleh dan tiada larangan menggunakan satu metode penafsiran jika menurut hakim yang bersangkutan dianggap benar menurut keyakinan, namun penggunaan penafsiran original intent saja tidaklah cukup dijadikan dasar dalam menilai pertentangan norma hukum, hakim harus mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan penggunaan metode penafsiran lain (non original intent) yang tentu menyebabkan implikasi lain. Penggunaan original intent saja menimbulkan implikasi yang berbeda, artinya penggunaan original intent harus tepat dan selektif dan benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hakim harus menemukan “makna keadilan menurut konstitusi”.
Memang jika ditelaah berdasarkan kebenaran konstitusi, pemaknaaan atas konstitusi dan penggunaan metode penafsiran dalam dua putusan tersebut dapat dibenarkan secara teori maupun praktik pengujian undang-undang. Namun, dalam ranah praktik putusan tersebut menyebabkan politik hukum kehilangan arah, berubah-ubah dan tidak memiliki pegangan yang pasti. Saat ini pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu dan implikasinya diselesaikan oleh MK, dikemudian hari dengan tafsir dan hakim yang berbeda menafsirkan bahwa pilkada bukan bagian dari rezim pemilu, dan sengketa hasil harus dilepaskan dari kewenangan konstitusional MK.
Intinya hakim boleh menggunakan metode penafsiran yang dipilihnya berdasarkan keyakinan yang benar terhadap teks Pasal 18 ayat (4) Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun penggunaan penafsiran tersebut bukan tak terbatas atau bersifat mutlak. Menurut Kusnu Goesniadhie bahwa hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (independence of judiciary), namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Sebab hakim di Indonesia harus menganut tata hukum bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang dapat dijumpai pada tatanan dasar tata hukum Indonesia yakni hukum dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.[40]
Merujuk pada hal tersebut, tidak ada larangan bagi hakim konstitusi untuk menggunakan metode penafsiran yang diyakininya benar berdasarkan konstitusi. Namun dalam kasus ini terbukti bahwa para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri(kemampuan berhukum dan paradigma hukum yang digunakan), artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga dalam kasus ini terbukti bahwa hakim konstitusi saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi. Pertentangan penafsiran UUD 1945 tersebut tentu dilatarbelangi model berhukum hakim konstitusi, padahal kebenaran yang dimaksud dalam tafsir konstitusi adalah kebenaran menurut konstitusi, bukan seolah-olah konstitusi harus mengikuti cara berfikir hakim, ini yang kurang tepat.
Penafsiran original intent tidak dapat diterapkan jika penafsiran tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya negara hukum berdasarkan konstitusi. Menurut Aidul Fitricada sebagaimana dikutip Iwan Satriawan bahwa MK perlu mempertanggungjawaban metode penafsiran yang digunakan untuk memutus suatu perkara agar hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga ia pun rentan dengan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.[41]Artinya harus ada pertanggungjawaban akademis terhadap penggunaan metode penafsiran dalam menentukan pertentangan norma hukum, tidak cukup sampai disitu, seluruh elemen bangsa ini juga harus melakukan pengkajian dan memberikan penilaian kritis terhadap metode penafsiran yang digunakan hakim konstitusi.
C.  PENUTUP
Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa MK merupakan satu-satunya sebagai lembaga negara sebagai penafsir sah konstitusi (the sole judicial interpreter of the constitution). Melalui putusan MK makna tafsir konstitusi berubah-ubah, begitu juga makna pemilihan umum dan pilkada dalam konstitusi, MK selalu memberikan warna dalam tafsir nya, sekalipun kadang antar tafsir hakim saling berbeda dan bertentangan. MK sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang mengarah pada idealisasi sistem Pemilu dan pilkada di Indonesia melalui pengujian undang-undang. Tafsir konstitusi atas pemilihan umum berpijak pada pola pemahaman tafsir original intent dan non original intent, arah pemilu nasional menuju pemilu nasional serentak disebabkan adanya pola tafsir original intent atas makna Pasal 22E UUD 1945, sementara antar hakim MK dalam periode yang berbeda membuat tafsir Pasal 18 ayat (4) yang saling bertentangan dan memberikan tafsir terhadap makna pilkada yang berbeda-beda, di satu sisi pilkada dinilai sebagai bagian dari rezim pemilu yang sengketa hasil diselesaikan oleh MK, namun di sisi lain terdapat pandangan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintahan  daerah, dimaka dengan tafsir pula MK mencabut kewenanganya sendiri dalam penyelesaian sengketa pilkada.
 


[1] Jimly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.175
[2] Rosjidi Ranggawidjaja 1996, Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar, PT.Citra Bakti Akademika, Bandung-Sukabumi, hlm.47
[3] Tanto Lailam, Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia,Yogyakarta: LP3M UMY, 2015, hlm.318
[4] I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81-82
[5] Sidarto Danusubroto, dalam “Keputusan Yang Baik dan Akseptabel”, Media Informasi dan Komunikasi Konstutusi Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014, hlm.16
[6] Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, meliputi:
a.      Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa.
b.     Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden.
c.      Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.
d.     Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
e.      Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini MK, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945
f.      Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersamasama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.
lihat Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, hlm.79-80
[7] Adapun konsep sistem pemerintahan presidensiil murni itu memuat dua belas ciri yaitu:
a.      Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
b.     Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat;
c.      Masa Jabatan Presiden yang pasti;
d.     Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden;
e.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislaif;
f.      Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif;
g.     Menteri tidak boleh merangkap anggota badan legislatif;
h.     Menteri bertanggung jawab kepada Presiden
i.       Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden;
j.       Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem checks and balances;
k.     Pembuatan undang-undang oleh badan legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif;
l.       Hak veto Presiden terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif;
Jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensiil murni apabila di dalamnya memuat ciri-ciri sistem presidensiil tersebut di atas secara keseluruhan.
Sulardi, dalam “Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm.520-521
[8] Saldi Isra, dalam “Hubungan Presiden dan DPR”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm.405
[9] Sulardi, Rekonstruksi…Loc.Cit.
[10] Abdul Latif, dalam “Pilpress dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009, hlm.40
[11] Saldi Isra, dalam “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial”, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II, No. 1, Juni 2009
[12] Sudi Prayitno, dalam “Refleksi Yuridis Pilpres 2009”, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, September 2009, hlm.79
[13] Siti Zuhro, dalam “Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya”, Jurnal Pemilu Demokrasi Volume 4 Desember 2012, hlm.32
[14] Rosa Ristawati, dalam “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil, Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm.35
[15] Jimly Asshiddiqie, “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan”, diunduh dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/Pemilihan_Umum_Serentak.pdf, hlm.1
[16] Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, Loc.Cit.
[17] Sidarto Danusubroto, Loc.Cit.
[18] “Pemilu Serentak”, Majalah Majelis Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014, hlm.5
[19] Janpatar Simamora, dalam “Menyongsong Pemilu serentak”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1 April 2014, hlm.10-12
[20] Lukman Hakim Saifudin, dalam “Keputusan MK Sudah Arif dan Bijaksana”, Majalah Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014, hlm.23
[21] Sidarto Danusubroto, Loc.Cit.
[22] Saldi Isra, dalam “Jalan Panjang menuju Pemilu Serentak, http://www.saldiisra. web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=563:jalan-panjang-menuju-pemilu-serentak& catid=2:mediaindonesia&Itemid=2, diunduh pada tanggal 15 Juli 2014, pukul.21.00
[23] H. Abdul Latif, Pilpres…Loc.Cit.
[24] Sodikin, dalam “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1 April 2014, hlm.28
[25] Ibid.
[26] Hamdan Zoelva, dalam “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm.380-381
[27] Ibid., hlm.380-381
[28] Siti Zuhro, Op.Cit, hlm.30-31
[29] Zainal Arifin Hoesein, dalam “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm.21
[30] R.Nazriyah, dalam “Pelaksanaan Pemilukada di Otonomi Khusus Papua (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PUU-IX/2011), hlm.532-534
[31] Dalam Putusan tersebut 3 Hakim Konstitusi mengemukakan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion), tiga hakim tersebut memiliki penilaian bahwa Pilkada masuk dalam pengertian Pemilu:
1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, bahwa “Konsekuensi lainnya, ketika disepakati bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan MA”
2. Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., bahwa “Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung), Pilkada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945”.
3. Maruarar Siahaan, S.H., bahwa “kami dapat membenarkan argumen Para Pemohon dan berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum, dengan mana bukan saja asas-asasnya diambil alih dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan penyelenggaraannya juga harus tunduk pada sistem dan aturan UUD 1945 dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6).
[32]Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah disahkan Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 1) disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
[33] Ketentuan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa Pilkada pada awalnya menjadi kewenangan MA menurut Pasal 106 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
(1)   Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2)   Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
(3)   Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
(4)   Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
(5)   Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(6)   Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
(7)   Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.
[34] Hamdan Zoelva, Loc.Cit.
[35] Putusan MK No.97/PUU-XI/2013, hlm.63
[36] I Dewa Gede 2013, Op.Cit., hlm.289
[37] Ibid., hlm.289-290
[38] Pendapat berbeda dikemukakan oleh tiga hakim Konstitusi, yaitu: Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Ketiga hakim konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka norma hukum yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada kepada MK adalah konstitusional.
[39] Mohammad Fajrul Falaakh, dalam “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, hlm.113
[40] Kusnu Goesniadhie S, dalam “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim”, Jurnal Hukum, Volume 14 No.3, Juli 2007, hlm.437
[41] Iwan Satriawan, 2008, “Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006”, Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY, Volume I, No.1 September 2008, hlm.21

Daftar Pustaka
Abdul Latif, dalam “Pilpress dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Jurnal KonstitusiVolume 6, Nomor 3, September 2009
Hamdan Zoelva, dalam “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013
I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta
Iwan Satriawan, 2008, “Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006”, Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY, Volume I, No.1 September 2008
Janpatar Simamora, dalam “Menyongsong Pemilu serentak”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1 April 2014
Jimly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta
——, “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan”, diunduh dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/Pemilihan_Umum_Serentak.pdf
Kusnu Goesniadhie S, dalam “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim”, Jurnal Hukum, Volume 14 No.3, Juli 2007, hlm.437
Lukman Hakim Saifudin, dalam “Keputusan MK Sudah Arif dan Bijaksana”, Majalah Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014
Mohammad Fajrul Falaakh, dalam “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, hlm.113
Rosa Ristawati, dalam “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil, Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga, Vol. II, No. 1, Juni 2009
Rosjidi Ranggawidjaja 1996, Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar, PT.Citra Bakti Akademika, Bandung-Sukabumi
R.Nazriyah, dalam “Pelaksanaan Pemilukada di Otonomi Khusus Papua (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PUU-IX/2011)
Saldi Isra, dalam “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial”, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Volume II, No. 1, Juni 2009
——, dalam “Hubungan Presiden dan DPR”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013
Saldi Isra, dalam “Jalan Panjang menuju Pemilu Serentak, http://www.saldiisra. web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=563:jalan-panjang-menuju-pemilu-serentak& catid=2:mediaindonesia&Itemid=2, diunduh pada tanggal 15 Juli 2014, pukul.21.00
Sidarto Danusubroto, dalam “Keputusan Yang Baik dan Akseptabel”, Media Informasi dan Komunikasi Konstutusi Majelis, Edisi No.02/TH.VIII/Februari
Siti Zuhro, dalam “Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya”, Jurnal Pemilu Demokrasi Volume 4 Desember 2012
Sodikin, dalam “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1 April 2014
Sudi Prayitno, dalam “Refleksi Yuridis Pilpres 2009”, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3, September 2009
Sulardi, dalam “Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012
Tanto Lailam, Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia,Yogyakarta: LP3M UMY, 2015
Zainal Arifin Hoesein, dalam “Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*