Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning PRO-KONTRA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR EKSISTENSINYA – Tanto Blog

PRO-KONTRA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR EKSISTENSINYA

PRO-KONTRA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR EKSISTENSINYA
Tanto Lailam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
                                Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.
E-mail: tanto_tatanegara@yahoo.com
Abstrak
Pro-kontra kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya diawali adanya benturan asas “ius curia novit” dengan asas “nemo judex idoneus in propria causa”. Selain itu, juga dilatarbelakangi oleh implikasi beberapa putusan MK (materi), terkadang melakukan terobosan hukum, misalnya membatalkan norma yang dipandang menghalangi/ mereduksi tugas dan kewenangan MK, tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Perppu, ultra petita, dan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur, dan lainnya. Namun disisi lain, dilihat dari materi putusannya MK juga kadang memilih logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas. Benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan hukum (nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaaatan), sehingga MK harus mengutamakan asas “ius curia novit”dan meng-enyampingkan asas “nemo judex idoneus in propria causa”, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi (nilai-nilai) dan negara hukum Indonesia, sekaligus bagi MK bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional dan bertujuan untuk melindungi hak konstitusional.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-undang, Kewenangan, Pro-Kontra
I.     PENDAHULUAN
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya MK dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum di Indonesia. Berfungsinya MK sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Selain itu, keberadaan MK merupakan keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis dan merupakan konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.[1]
Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”. Fungsi MK yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization). Selain itu, keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”, pasal tersebut sudah jelas bahwa MK memiliki kewenangan pengujian undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu muncul pro-kontra tentang kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Pro-kontra ini diawali dengan putusan MK No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengenyampingkan Pasal 50 UU MK No.24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No.066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal “keberanian” MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal Pasal 50 UU MK No.24/2003 “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”.
Perkembangan selanjutnya, MK justru lebih berani menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya sering kali menimbulkan kontrovensi di kalangan masyarakat. Beberapa putusan, misalnya putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Komisi Yudisial No.22/2004, putusan ini menimbulkan problem ditengah masyarakat, karena membatalkan beberapa pasal yang urgen terkait dengan pengawasan hakim MK. Kasus lain, misalnya putusan No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU MK Perubahan No.8/2011 yang membatalkan beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 50A “MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”, putusan ini justru memunculkan angin segar dalam pengujian undang-undang dan penegakan negara hukum, karena pasal ini dinilai membatasi/ mereduksi kewenangan MK. Contoh lainnya adalah putusan No.1-2/PUU-XII/2014  yang menyatakan bahwa UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, putusan ini dinilai kontroversial karena undang-undang ini lahir dalam bentuk Perppu, dan kelahiran dari Perppu ini adalah usaha untuk menyelamatkan MK dari kegaduhan dan kemerosotan institusi (penangkapan salah satu hakim yang menjabat Ketua MK oleh KPK karena kasus penyuapan).
Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro dan kontra terhadap kewenangan MK, apakah MK berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas ius curia novit dengan asas hukum nemo judex idoneus in propria causa (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. Selain itu, karena banyaknya putusan MK yang dinilai baik atau kontroversial oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan MK dinilai sebagai “terobosan hukum” karena dinilai memberikan angin segar dalam penegakan hukum dan keadilan, tetapi terkadang pula dinilai sebagai “terabasan hukum” karena dinilai terlalu kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun karena sifat putusan MK bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, maka putusan MK tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai “kebenaran hukum”, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah kajian ini diperlukan agar membuka ruang diskusi yang lebih jernih dalam memahami kewenangan MK dan bagaimana hakim MK sebaiknya dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan eksistensinya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: apa yang melatarbelakangi pro-kontra MK dalam menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya?, dan bagaimana landasan konstitusional (filosofis, yuridis, dan sosiologis) memahami permasalahan pro-kontra tersebut?
II.      HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian penulis menemukan bahwa MK sudah puluhan kali menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya dan sudah puluhan kali pula putusan MK tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat, namun kajian ini hanya berkaitan dengan putusan yang dikabulkan oleh MK dan menyatakan batal sebuah pasal/ ayat atau undang-undang secara keseluruhan. Artinya hasil temuan ini tidak termasuk putusan-putusan MK yang menolak perkara (putusan ditolak atau tidak diterima). Beberapa putusan MK yang mengundang pro-kontra di tengah masyarakat, antara lain putusan No.066/PUU-II/2004, putusan No.005/PUU-IV/2006, Putusan No.138/PUU-VII/2009, Putusan MK No.48/PUU-IX/2011, Putusan No.49/PUU-IX/2011, dan Putusan No.1-2/PUU-XII/2014.
Pro-kontra tersebut diawali dari adanya asas hukum acara yang saling bertentangan, yaitu asas ius curia novit dengan asas nemo judex idoneus in propria causa. Asas ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Sementara asas nemo judex idoneus in propria causa bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri merupakan salah satu asas hukum beracara MK perwujudan dari imparsialitas (ketidakberpihakan/ impartiality) hakim sebagai pemberi keadilan.[2]Pilihan asas tersebut yang menimbulkan permasalahan, disatu sisi MK harus melaksanakan kewenangannya, disisi lain ada halangan bahwa hakim MK tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.
Dalam Putusan No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU MK Perubahan No.8/2011, MK mempertegas bangunan argumentasi hukum mengapa MK berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sekaligus untuk menghilangkan adanya keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan imparsialitas hakim MK. Argumentasi MK tersebut, meliputi: pertama, keberadaan MK sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; kedua MK sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau UUD (penafsir akhir UUD ketika terjadi sengketa konstitusional); ketiga, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut MK, sehingga terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua, namun dalam konteks ini ada tiga alasan MK harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) MK tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi MK itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Keempat, Salah satu objectum litis dari proses peradilan di MK adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, MK lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan.
Pandangan lain yang justru berbeda adalah Komisi Yudisial, dalam keterangan tertulis atas Perkara No.1/PUU-XII/2014 dan No.2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 memiliki pendirian bahwa MK tidak berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Bangunan argumentasinya, meliputi: Pertama, penting bagi MK untuk menengok kembali asas hukum di dalam hukum acara, “seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri” (nemo judex idoneus in propria causa)”, atau juga sering di sebut dengan asas (dalam bahasa latin) Nemo iudex in causa sua (or nemo iudex in sua causa). Kedua, dalam penegakan hukum modern, kontrol terhadap lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman bukan merupakan hal yang mustahil, hal ini untuk menjaga imparsialitas hakim dan kepercayaan publik. Ketiga, terkait dengan permohonan uji materiil UU MK Perubahan Kedua No.4/2014, telah menempatkan MK, sebagai “hakim bagi dirinya sendiri”. Keempat, selama ini MK menggunakan argumen dalam putusan No.005/PUU-IV/2006 bahwa berperkara di MK tidak sama berperkara di pengadilan biasa, sehingga asas itu tidak dapat diberlakukan dilingkungan peradilan MK. Pandangan ini keliru, tidak beralasan, tanpa dasar (grundloss)dan tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip/ asas nemo judex idoneus in propria causa. Kelima, penyimpangan terhadap asas ini juga bertentangan dengan prinsip atau asas kepatutan dan etika moral, Keenam, hakim MK dalam menghadapi persoalan ini hendaknya memperhatikan prinsip keadilan dan kebijaksanaan.
Problema tersebut semakin menajam, karena beberapa putusan MK justru menimbulkan kontroversi (pro-kontra) di tengah masyarakat, sebab beberapa putusan dinilai kering dari moralitas konstitusi, keadilan dan menjauh dari tujuan refomasi hukum di Indonesia. Di sisi lain, beberapa putusan justru memberikan solusi dan memperkuat eksistensi kelembagaan MK, bahkan memberikan desain ideal dalam penguatan kelembagaan MK ke depan. Beberapa putusan yang merupakan terobosan hukum, yaitu:
1.    Putusan MK No.066/PUU-II/2004
Putusan MK No.066/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan pengujian UU MK No.24/2003. Putusan ini membatalkan Pasal 50 UU MK No.24/2003 yang berbunyi “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”. Pasal 50 UU MK No.24/ 2003 tersebut dibatalkan karena telah mereduksi kewenangan MK karena mengatur pembatasan kewenangan pengujian oleh MK, jelas ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum Putusan MK No.066/PUU-II/2004, MK telah memberikan argumentasi dalam Putusan MK No.004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang No.14 Tahun 1985 bahwa Pasal 50 UU MK No.24/ 2003 tersebut dapat disimpangi, bahwa: “Hakim MK karena jabatannya akan memeriksa perkara permohonan in casu dengan mengenyampingkan Pasal 50 tersebut dengan berpegang teguh kepada bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat (1) UU MK No.24/2003 untuk memastikan bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan itu adalah sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dan/ atau tidak bertentangan dengan UUD 1945”.
Manurut Harun Al Rasyid bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan suatu sikap yang sangat berdasar jika MK membatalkan pasal tersebut. Dengan kata lain bahwa Pasal 50 UU MK No.24/2003 tersebut sejak awal telah melanggar konstitusi sehingga putusan MK untuk membatalkan pasal tersebut sebetulnya tidak diperlukan. Pembatalan Pasal 50 UU MK No.24/2003 tersebut bisa dikatakan sebagai putusan yang memenuhi unsur progresif, karena melalui putusan tersebut kebutuhan bangsa untuk bisa menguji undang-undang yang masih berlaku namun diterbitkan sebelum amandemen dan merugikan hak konstitusional masyarakat dapat diajukan judicial review.[3]Putusan hakim yang progresif menurut ukuran Satjipto Rahardjo adalah putusan hakim yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan putusan tersebut diputuskan karena merasakan dari penderitaan atau masalah yang dihadapi bangsanya sehingga melalui putusan tersebut masalah/ penderitaan tersebut mampu terpecahkan. Artinya putusan MK ini merupakan putusan yang baik dan merupakan terobosan hukum yang pertama, bahwa MK tidak terkungkung pada teks (Pasal) yang tidak adil dan jelas-jelas menghambat jalannya MK dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui pengujian undang-undang.
2.    Putusan MK No.138/PUU-VII/2009
Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini bukan menguji undang-undang yang mengatur eksistensi MK, tetapi memiliki relevansi dan bahkan memperkuat kewenangan MK. Dalam konklusi pengujian tersebut MK berpendapat bahwa “MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo”, artinya MK berwenang menguji Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) sebagai kewenangan baru/ tambahan diluar UUD 1945.
Putusan MK yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perppu adalah perkembangan baru yang positif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yang tak saja mengikat tidak saja para pihak, namun menjadi yurisprudensi dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dengan putusan tersebut, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan melalui Perppu dan kelemahan sistemik dalam UUD 1945 dalam mengawasi produk Presiden tersebut menjadi terantisipasi yang dengan sendirinya pula akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu, pengujian Perppu oleh MK adanya solusi terhadap kekosongan hukum dalam UUD 1945 dengan tidak adanya lembaga negara yang berwenang menguji Perppu, sebab Perppu sejak disahkan telah berlaku umum dan mengikat, tentunya menimbulkan implikasi yuridis. Kewenangan tambahan ini tentu juga bertujuan untuk mencegah kerugian konstitusional akibat implikasi yuridis terbitnya Perppu.
3.    Putusan MK No.48/PUU-IX/2011
Putusan MK No.48/PUU-IX/2011 perihal pengujian Pasal 45A UU MK Perubahan No.8/2011 yang mengandung ketentuan ultra petita, “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”. Ketentuan Pasal 45A tersebut merupakan larangan ultra petita, ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta[4], yang mana putusan ultra petita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi[5]. Ultra petita dalam hukum formil diartikan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang diminta[6]
Merujuk pada pandangan Mahfud MD bahwa MK pada dasarnya dilarang untuk membuat ultra petita, sebab dalam ultra petita MK masuk ke ranah legislatif[7], sebab MK di desain untuk menguji undang-undang tanpa boleh ikut campur dalam pekerjaan legislasi.[8] Meski begitu ada juga yang berpendapat bahwa ultra petita boleh dilakukan oleh MK jika isi undang-undang yang dimintakan judicial review berkaitan langsung dengan pasal-pasal lain yang tak dapat dipisahkan. Pemikiran seperti itu wajar, tetapi kalau sebuah pasal undang-undang yang dimintakan uji materi ada kaitan dengan pasal-pasal lain yang tidak diminta untuk dibatalkan maka pembatalan tak bisa dilakukan atas pasal yang tidak diminta itu karena kalau itu dilakukan berarti merambah ke ranah legislatif. Bahwa pasal yang dibatalkan itu berkaitan dengan pasal lain, biarkan pembetulan/ revisinya dilakukan oleh lembaga legislatif sendiri melalui legislative review. Jika ada pasal di dalam undang-undang menjadi tidak berlaku karena ada pasal lain yang dibatalkan oleh MK dengan sendirinya pasal tersebut tak dapat dilaksanakan sehingga dengan sendirinya pula lembaga legislatif dituntut untuk melakukan legislative review[9]
Merujuk pada pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa MK boleh melakukan ultra petita, jika yang di-reviewadalah pasal-pasalnya, sementara pasal-pasal tersebut merupakan jantung undang-undang, sehingga berimplikasi pada pembatalan seluruh undang-undang, selain itu larangan ultra petita hanya dalam peradilan perdata. Sementara Bagir Manan menyebutkan bahwa ultra petita dapat dibenarkan jika dalam permohonan review mencantumkan permohonan ex aqeuo et bono (memutus demi keadilan)[10]Jika merujuk pada pandangan tersebut, jelas bahwa MK melanggar beberapa asas yang disebutkan di atas, namun penulis sependapat dengan argumen MK bahwa ultra petitadapat dilakukan demi mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, selain itu dalam praktik MK dapat bersikap objektif
4.    Putusan No.49/PUU-IX/2011
Salah satu Pasal yang diuji dalam Putusan No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU MK Perubahan No.8/2011 adalah Pasal 50A selengkapnya berbunyi: “MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Kalimat yang digaris bawahi tersebut dapat disepadankan dengan istilah non konstitusi, maksudnya adalah tolok ukur selain UUD 1945 (tolok ukur ini dalam bentuk undang-undang selain undang-undang yang diuji maupun peraturan-peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lainnya). Keberadaan Pasal 50A undang-undang a quo terkait pembatasan kewenangan MK dalam melaksanakan pengujian undang-undang, sebab Pasal 50A UU MK Perubahan No.8/2011 tersebut tidak memperkenankan MK menggunakan ketentuan non konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Adapun alasan Pasal 50A bertentangan dengan Pasal 22A dan 28D ayat (1) UUD 1945, meliputi: pertama, Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokratis, bahwa salah satu syarat setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, pelarangan terhadap MK untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Ketentuan non konstitusi dapat menjadi tolok ukur, terutama dalam pengujian formil, karena pengujian formil merupakan pengujian pertentangan norma yang terkait dengan fakta pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi non konstitusi harus diposisikan sebagai tolok ukur pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap tolok ukur utama (UUD 1945), ketika tolok ukur utama tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai pembentukan peraturan-perundang-undangan tersebut. Tolok ukur non konstitusi untuk menilai fakta pembentukan undang-undang dan merupakan alat bukti untuk menilai konstitusionalitas formil undang-undang. Non konstitusi diperbolehkan dijadikan tolok ukur, karena MK merupakan lembaga yang hadir untuk memenuhi hasrat para justiabelenakan pemenuhan keadilan dan jelas bahwa penggunaan non konstitusi untuk menciptakan keadilan substantif, keadilan substantif sebagaimana telah diakomodir di dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia beberapa diantaranya Pasal 28 UU No. 4/2004 yang mengandung ketentuan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.[11]
Berbeda dengan putusan di atas yang berimplikasi memberikan angin segar bagi penegakan hukum dan memperkuat posisi MK, beberapa putusan di bawah ini justru sebaliknya, yaitu:
1.    Putusan No 005/PUU-IV/2006
Putusan No 005/PUU-IV/2006perihal pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan ini merupakan putusan yang kontroversial, sebab membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim MK. Merujuk hasil penelitian Tim Peneliti PusaKo Universitas Andalas bahwa pasal-pasal yang dinyatakan menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut pada dasarnya bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Misalnya, dalam halaman 194 Putusan No 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan bahwa Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY serta Pasal 34 ayat (3) UU Kekuasasan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945.[12]
Putusan ini merupakan putusan yang kontroversial karena terlihat semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum, menurut Iwan Satriawan bahwa dalam pengujian tersebut MK tidak berjalan dalam koridor prinsip imparsialitas dalam proses yudisial karena mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri dan prinsip konstitusionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh MK sebagai “the guardian of the constitution”, disamping itu dengan mengeluarkan dirinya sebagai objek pengawasan KY, MK telah menyampingkan prinsip akuntabilitas yang menjadi agenda utama reformasi hukum.[13]Sementara, Menurut Majelis Eksaminasi Putusan MK No.005/PUU/2006 yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan Indonesia Court Monitoring menyatakan pada prinsipnya MK berwenang dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, di dalam perkara ini ada prinsip imparsialitas yang perlu dipersoalkan, terkait dengan permohonan yang menyangkut dengan kepentingan hakim konstitusi. Asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri), dalam perkara ini telah disimpangi oleh MK.
Dengan dalih bahwa MK memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal UUD sehingga dapat mengesampingkan prinsip imparsialitas. Pengesampingan asas ini tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat karena kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan melanggar prinsip universalitas hukum acara (due process) yang mengharuskan hakim memegang teguh prinsip keadilan dan imparsialitas. Asas tersebut berlaku universal, bahkan telah diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Penyimpangan atas suatu asas hanya dapat dilakukan jika diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, misalnya peradilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ternyata UU MK No.24/2003 dan Peraturan MK No.006/PMK/2005 tidak mengatur secara spesifik tentang penyimpangan atas asas dimaksud, karena itu MK tidak mempunyai alasan untuk menyimpang dari asas tersebut, kecuali bersandar kepada kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi perlu dicatat, argumen kekuasaan demikian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), akibat lebih lanjut pemeriksaan perkara ini sarat benturan kepentingan (conflict of interest). Atas dasar demikian, karena mengenyampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa, maka hakim konstitusi telah melakukan judicial misconduct.
2.    Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014
Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua No.4/ 2014), justru menambah deret panjang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga MK. Lahirnya Perppu ini layak untuk diapresiasi, karena Perppu MK dikeluarkan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang terjaring ‘operasi tangkap tangan’ oleh KPK karena menerima suap dari pihak yang sedang berperkara di MK. Kasus tersebut menimbulkan ‘kegaduhan politik’, kesedihan luar biasa, runtuhnya kepercayaan publik terhadap MK, serta menghancurkan kredibilitas dan legitimasi putusan-putusan yang telah dikeluarkan MK selama ini.[14]
Salah satu norma hukum yang dipersoalkan dalam UU MK Perubahan Kedua No.4/ 2014 adalah Pasal 15 ayat (2) huruf i yang mengatur bahwa Hakim konstitusi harus memenuhi syarat “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi Pasal 15 ayat (2) huruf i dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Argumentasi yang dibangun MK tidak komprehensif dan solutif, serta cenderung terlihat kepentingan politis lebih kental dibandingkan kepentingan hukum, MK juga tidak menguraikan makna pertentangan norma hukum secara jelas, misalnya Pasal 15 ayat (2) huruf i bertentangan dengan Pasal 28D ayat ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan Pasal a quosecara jelas tidak melarang politisi untuk menjadi hakim MK, tetapi memberikan tenggang waktu bagi hakim MK yang berasal dari politisi untuk bebas dari kepentingan partai politik, hal ini bertujuan agar hakim MK terpilih memiliki independensi dan imparsialitas yang kokoh dalam menyelesaikan sengketa Pemilu yang salah satu pihaknya adalah Partai Politik.
Menurut Erhard Blankenburg bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity). Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemenan (collegial) dengan pihak yang berperkara. Karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Sementara pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat merealisasikan tujuan-tujuan politik.[15]
Idealnya ketentuan mengenai tenggang waktu dalam pemilihan jabatan publik sebagai syarat untuk menciptakan lembaga negara yang lebih independen adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Merujuk putusan sebelumnya (Putusan No.81/PUU-IX/2011) perihal pengujian Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, MK menilai bahwa “tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut MK adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota KPU. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh MK karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. MK berpendapat bahwa Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-undang No.15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”.
Jika dibandingkan maka terlihat sikap kurang bijak hakim MK, disatu sisi ketika hakim MK memutus syarat bagi lembaga lain (KPU) yang terbebas dari parpol selama 5 tahun sebelum mendaftar adalah patut dan layak, sementara syarat sebagai hakim konstitusi yang bebas dari parpol adalah tidak patut dan tidak layak sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini terbukti bahwa hakim MK lebih mengutamakan kepentingan orang-orang Parpol daripada kepentingan umum untuk mewujudkan lembaga MK yang lebih independen. Meskipun keberadaan hakim konstitusi melalui proses seleksi beberapa lembaga, akan tetapi tetap harus dijamin bahwa hakim konstitusi independen dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, para hakim diharapkan bisa bertindak netral dan ’menjaga jarak’ dengan lembaga yang mengusulkan. Tindakan itu diperlukan agar hakim dalam memeriksa perkara dan memberikan putusan, berlaku dan bersikap adil tanpa mudah dipengaruhi oleh kepentingan lembaga-lembaga lain. Demikian pula sebaliknya, lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional mengajukan hakim konstitusi, sedapat mungkin menahan diri untuk tidak mempengaruhi hakim dalam proses penanganan perkara.
Argumentasi MK dalam putusan No.81/PUU-IX/2011, apabila dari jumlah anggota KPU ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Anehnya, kenapa argumentasi tersebut tidak dijadikan alasan untuk memutus syarat hakim MK, malahan memberikan argumentasi yang berbeda. Apa bedanya lembaga pelaksana Pemilu dengan lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu, dua-duanya membutuhkan kemandirian, apalagi sudah nyata-nyata bahwa ada oknum ketua MK sebagai simbol kelembagaan justru tidak mandiri dan tidak jujur (terbukti dalam kasus tindak pidana penyuapan oleh para pihak yang berperkara).
Menurut Saldi Isra bahwa ketentuan “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi” jelas dimaksudkan agar hakim konstitusi diisi oleh figur yang tidak terkait langsung dengan kewenangan MK untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum, yang sangat terkait dengan kepentingan partai politik. Jika hakim konstitusi disesaki orang partai, tentu saja akan timbul keraguan soal obyektivitas penyelesaian sengketa dimaksud. Tambahan frase ini seharusnya dibaca sebagai langkah strategis untuk mencegah dominasi aktivis parpol jadi hakim konstitusi, dengan dibatalkannya syarat ini dalam waktu dekat, sangat mungkin mayoritas hakim konstitusi akan disesaki kalangan partai. Bahkan, suatu waktu nanti, jika ada sebuah partai menjadi kekuatan mayoritas (50 persen lebih) di DPR dan partai bersangkutan juga memegang posisi presiden, sangat mungkin enam hakim konstitusi akan berasal atau didukung dari partai sama. Membatalkan syarat tujuh tahun dengan menerobos asas nemo judex idoneus in propria causaadalah tindakan kebablasan.[16]
Argumentasi MK yang lain adalah bahwa Pasal a quo lebih didasarkan pada penghukuman politik terhadap komunitas tertentu dan merupakan stigmatisasi belaka yang dalam penerapannya penuh dengan permasalahan hukum, stigma negatif “menyamakan semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan berkepribadian tercela dan tidak dapat berlaku adil” sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar”. Stigmatisasi seperti ini menciderai hak-hak konstitusional seorang warga negara dan hak untuk menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap orang adalah hak dasar untuk ikut dalam pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945.
Penulis sependapat dengan MK bahwa stigma negatif dalam norma hukum adalah bentuk nyata pelanggaran konstitusional, namun penulis tidak sependapat jika ketentuan Pasal a quodinilai sebagai stigma negatif terhadap komunitas tertentu. Pasal a quo dilatarbelakangi kondisi MK yang terpuruk akibat perilaku mantan ketua MK, dalam Penjelasan UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 disebutkan bahwa “pada saat ini kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi menurun, padahal hakim konstitusi mengemban amanah sangat penting untuk menjaga tegaknya demokrasi dan pilar negara hukum, sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan terhadap hakim konstitusi secara cepat, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang sangat strategis bagi keberlanjutan kehidupan demokrasi di tanah air. Jika ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi tidak segera dipulihkan akan berimplikasi terhadap legitimasi hasil pemilihan umum 2014 yang sengketanya merupakan kewenangan hakim konstitusi untuk mengadili.[17]Kepercayaan publik runtuh seketika, pencitraan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang dianggap steril dari praktik korupsi pun memudar. Citra yang buruk MK saat ini tampaknya juga menghapus fakta bahwa MK pernah berprestasi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, sengketa antarlembaga negara, sengketa Pemilu, sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden, dan beberapa putusan tentang sengketa Pemilukada.[18]
Merujuk pada putusan MK No.066/PUU-II/2004, putusan No.005/PUU-IV/2006, Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, putusan No.48/PUU-IX/2011, putusan No.49/PUU-IX/2011, dan putusan No.1-2/PUU-XII/2014 di atas, memang secara jelas terlihat bahwa pro-kontra tidak hanya dilatarbelakangi benturan ius curia novit dengan asas nemo judex idoneus in propria causa, tetapi juga dilatar belakangi oleh implikasi beberapa putusan MK di atas (kontroversi materi putusan). Implikasinya terkadang melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum Indonesia, demi keadilan mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku, bahkan membatalkan beberapa norma yang dipandang menghalangi/ mereduksi tugas dan kewenangan MK dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi, misalnya tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Peppu, membatalkan larangan ultra petita, dan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur dalam pengujian formil, dan lainnya. Namun disisi lain, MK juga terkadang memilih logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas, sehingga nampak ketidakkonsistenan MK dalam membatalkan sebuah norma, misalnya ketidakkonsistenan MK dalam memutus syarat calon komisioner KPU dan syarat calon hakim konstitusi yang steril dari Partai Politik.
Menjernihkan Pemahaman Kewenangan MK
Untuk melihat pro-kontra “apakah MK boleh/ tidak menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya, tentu tidak cukup dengan pendapat MK saja, pendapat Komisi Yudisial atau yang lainnya, termasuk implikasi baik/ buruknya sebuah putusan. Untuk itu diperlukan bangunan teori dengan mengelaborasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam tatanan sistem hukum Indonesia. Bangunan argumentasi pro-kontra tersebut cukup kuat, masing-masing memiliki argumentasi yang dapat dinalar dan dinilai benar oleh pihak tertentu, tetapi dalam konteks ini yang perlu dikonstruksikan adalah makna kebenaran dan keadilan menurut konstitusi.
Untuk itu perlu pijakan yang arif dan jernih agar pro-kontra tidak saling mengerucut kearah politisasi kekuasaan, harus dijelaskan secara komprehensif mengenai duduk kewenangan MK dalam pengujian undang-undang yang mengatur eksistensinya, serta batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh MK. Hal ini dilakukan agar MK tidak terjebak pada kekuasaan yang absolut dan menciderai prinsip checks and balances system dengan cara membumihanguskan norma-norma hukum dengan argumentasi hukum yang lemah dan kurang berpijak nilai-nilai Pancasila, serta kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas. Pandangan pro-kontra di atas masing-masing memiliki argumentasi yang kuat, namun penulis tidak berada pada salah satu pihak untuk memperkuat argumentasinya. Sekalipun sependapat dengan MK, namun penulis memiliki bangunan argumentasi yang berbeda dengan MK dan tentunya tidak melepaskan diri dari nalar kritis-akademis untuk tetap berusaha membantu arah MK agar lebih ideal dalam menata negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.
Beberapa pertanyaan yang muncul terkait apakah MK berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, meliputi: (1) Apakah boleh/ tidaknya MK melakukan pengujian tersebut memiliki pijakan landasan filosofi tujuan hukum yang kuat? dan bagaimana filosofi tujuan hukum melihat permasalahan tersebut?; (2) Apa implikasi dan solusi jika terdapat pertentangan antar asas hukum?, misalnya pertentangan antara asas isu curia novit dengan nemo judex idoneus in propria causa?; (3) Lembaga manakah yang berwenang melakukan pengujian undang-undang yang mengatur eksistensi MK jika ternyata ada pemohon yang mempermasalahkan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau menyebabkan negara hukum Pancasila tidak berjalan?; (4) Apakah UUD 1945 membedakan objek undang-undang yang diuji oleh MK?; (5) Apakah boleh/ tidaknya MK melakukan pengujian tersebut berkaitan dengan kerugian konstitusional pemohon dan rasa keadilan bagi masyarakat? (6) Apakah forum legislative review dengan menunggu perubahan dari pembentuk undang-undang memberikan jaminan untuk menciptakan undang-undang yang terbaik bagi MK?. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diuraikan argumentasi dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis.
Pertama, perspektif filosofis, bahwa permasalahan tersebut dapat didekati dengan bangunan argumentasi heirarki filosofi tujuan hukum. Bahwa nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum merupakan patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum, kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang tersusun dalam “stufenbau”, sebagai berikut:[19]
Skema 1. Hierarki Filosofi Tujuan Hukum
 

Nilai (Pancasila dan UUD 1945)
Asas
Kaidah
Sikap Tindak
Keterangan (menurut Penulis):
1.    Nilai-nilai dalam filosofi tujuan hukum terdapat beberapa level, yaitu: level pertama, level ini berisi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan sosial. Nilai yang berada pada level kedua berisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, baik keadilan konstitusi, kemanfaatan berdasarkan konstitusi, kepastian hukum berdasarkan konstitusi. Nilai level kedua ini merupakan penjabaran dari nilai level pertama, dan nilai pada level kedua tidak boleh bertentangan dengan level pertama.
2.    Asas-asas hukum dalam hierarki tersebut harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Nilai-nilai yang menjadi landasannya. Asas-asas dalam hukum acara, seperti asas ius curia novit, asas nemo judex idoneus in propria causa “tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri” merupakan kristalisasi dari nilai-nilai konstitusi tersebut, yang memiliki tugas menentukan arah bagaimana norma/ kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
3.    Kaidah atau norma hukum merupakan undang-undang, pasal/ ayat dalam undang-undang yang diuji oleh MK, atau undang-undang yang mengatur kewenangan MK.
4.    Sikap tindak Hakim Konstitusi dalam menerapkan 3 filosofi tujuan hukum pada level di atasnya, salah satunya sikap tindak adalah “hakim yang tidak berpihak/ imparsial”. Penerapan dari asas Ketakberpihakan dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama), misalnya Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas MK tanpa  prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.
Secara filosofis bahwa menguji undang-undang adalah untuk mencapai filosofi tujuan hukum, terutama nilai-nilai filosofi tujuan hukum yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi, baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum yang adil demi tegaknya negara hukum Pancasila (nilai-nilai pada level pertama dan kedua). Dalam pencapaian filosofi tujuan hukum tersebut, MK memiliki kewenangan untuk menguji setiap produk hukum (undang-undang) yang bermasalah baik secara formil maupun materiil. Jika ada penghalang berupa asas hukum acara (benturan antar asas), maka asas yang digunakan adalah asas yang mendekati pencapaian filosofi tujuan hukum, dan asas yang lain dapat disimpangi. Hal ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai konstitusi dan agar undang-undang, pasal atau ayat yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan, sebab jika tidak dibatalkan atau MK dilarang menguji akan menyebabkan keadaan yang lebih buruk dalam penataan sistem hukum Pancasila, misalnya: MK terhalang untuk menegakan hukum dan keadilan, para pencari keadilan tidak bisa menuntut haknya, dan lainnya.
Artinya berdasarkan perspektif filosofi tujuan hukum, pengenyampingan asas nemo judex idoneus in propria causa dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi (nilai-nilai) dan negara hukum Indonesia, sekaligus bagi MK bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya, hal ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan hakim konstitusi ataupun pihak-pihak tertentu. Argumen lebih lanjut, mana yang lebih diutamakan menegakan asas hukum acara (nemo judex idoneus in propria causa) secara mutlak atau mengenyampingkan asas hukum acara tersebut demi tegaknya konstitusi, tentu harus ada pemikiran progresif yang mengarah pada keberpihakan demi tegaknya konstitusi (keadilan substantif) sekalipun harus mengutamakan salah satu asas (ius curia novit) dan mengenyampingkan asas hukum acara lainnya(nemo judex idoneus in propria causa)
Jika ada pertentangan (konflik) antara asas ius curia novit maupun nemo judex idoneus in propria causa,maka yang dijadikan rujukan adalah nilai-nilai filosofi tujuan hukum lebih tinggi dan menjadi acuan pembentukan/ pemberlakuan asas tersebut. Pemberlakuan ius curia novit maupun nemo judex idoneus in propria causa harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi (UUD 1945). Dalam menguji undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, MK harus memutuskan permasalahan asas tersebut, sebab disatu sisi MK harus melaksanakan asas ius curia novit sementara disisi lain MK juga terikat dengan asas nemo judex idoneus in propria causa.
Asas ius curia novitadalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Kalaupun terjadi salah penerapan baik karena kesengajaan maupun karena kekeliruan, asas ius curia novit tidak dapat dipandang bertentangan dengan konstitusi, bahkan itu adalah asas yang harus dipatuhi, yang memberi kewajiban bagi hakim untuk menemukan hukum melalui penafsiran, konstruksi, dan penghalusan hukum.[20]Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (termasuk menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya).
Sementara itu, asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan salah satu asas hukum beracara MK yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidakberpihakan/ impartiality) hakim sebagai pemberi keadilan. Asas imparsialitas (ketakberpihakan/ impartiality) merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke MK. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip imparsialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya [21]
Solusi yang dilakukan jika terdapat pertentangan antara asas ius curia novit maupun nemo judex idoneus in propria causaadalah menggunakan filosofi tujuan hukum untuk mengutamakan satu asas dan mengenyampingkan asas yang lain, dengan tolok ukur pengutamaan nilai-nilai filosofi tujuan hukum yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi, baik nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum yang adil demi tegaknya negara hukum Pancasila (nilai-nilai pada level pertama dan kedua). Menurut Yanis Maladi[22](2010: 13) bahwa penerapan asas nemo judex idoneus in propria causa bisa dilakukan pengecualian, maksud pengecualian disini adalah asas hukum nemo judex idoneus in propria causa tidak bisa diterapkan disegala lini proses peradilan. Ada beberapa alasan, antara lain: (a). bersandar dari kewenangannya MK memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan konstitusional, jika asas ini diterapkan maka ditafsirkan akan menghalangi MK memutus perkara ini, karena menyangkut imparsialitas MK; (b), Lembaga peradilan adalah jalan terakhir bagi para pencari keadilan (justibelen) untuk mencari keadilan, bilamana MK tidak memutus perkara ini maka sudah dipastikan perkara ini tidak memiliki kejelasan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan; (c) Imparsialitas hakim disini harus diartikan adanya kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung hakim terhadap perkara. Sedangkan dalam konteks ini bisa dilihat bahwa tidak ada kepentingan hakim secara langsung atau tidak langsung, karena perkara yang diajukan adalah perkara yang menyangkut masalah konstitusional, melainkan putusan ini nantinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan menyelesaikan benturan aturan di bawah konstitusi dengan konstitusi. Dengan demikian Asas nemo judex idoneus in propria causa bisa dilakukan pengecualian dalam konteks ini, akan tetapi asas ini tetap mutlak tidak boleh dikesampingkan dalam peradilan umum.
Kedua, perspektif yuridis. Berangkat dari pertanyaan bahwa lembaga manakah yang diberikan amanah oleh konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 24A UUD 1945 menyebutkan ketentuan bahwa: “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”, tentu telah jelas dalam hal ini bahwa MA tidak memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C menyebutkan bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD…”, ketentuan ini telah jelas dan tidak perlu dipersoalkan, bahwa MK sebagai lembaga negara satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pandangan MK, bahwa MK adalah satu-satunya forum yang legitimate dalam melakukan pengujian undang-undang, dan tidak ada forum lain yang sah di luar MK, bahkan secara lebih detail, MK merupakan satu-satunya lembaga penafsir konstusi yang sah.
Selain itu, apakah ketentuan UUD membedakan pengujian undang-undang yang mengatur kelembagaan MK dengan undang-undang lainnya. Ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK No.24/2003 jelas tidak membedakan undang-undang tersebut, dalam hal ini menunjukan bahwa MK berhak dan berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Selain itu, terdapat asas curia novit yang merupakan asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas dan sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya.[23]Pasal 10 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Bahkan, beberapa masalah yang akan muncul jika MK tidak boleh menguji undang-undang dimaksud, yaitu: (a) MK telah melanggar UUD 1945 dengan tidak melaksanakan kewenangannya; (b) hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, lebih lanjut akan merusak tatanan hukum dan keadilan, serta menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga MK. Sebab pengujian undang-undang merupakan salah satu jalan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi; (c) membiarkan undang-undang MK yang mengandung problem hukum justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi, dan tindakan ini juga bertentangan dengan konstitusi.
Ketiga, perspektif sosiologis, kewenangan MK untuk menguji undang-undangnya sendiri dengan menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa bertujuan menegakkan keadilan substantif bukan keadilan prosedural, artinya setiap pemohon berhak memperoleh dan menuntut keadilan yang diakibatkan adanya norma hukum yang merugikannya. Menurut I Dewa Gede Palguna[24]bahwa terkait kewenangan dalam pengujian undang-undang, MK memiliki predikat: (1) MK sebagai pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution); (2) MK sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (Control of Democracy); (3) MK sebagai penafsir konstitusi (the Sole or the Highest Interpreter of the Constitution). Kewenangan menafsirkan UUD 1945 ini tidak bisa dipisahkan dari kewenangan menguji undang-undang; (4) MK sebagai pelindung hak konstitutional warga negara (the Protector of the Citizens’ Constitutional Rights); dan (5) MK sebagai pelindung hak asasi manusia (the Protector of Human Rights). Pandangan tersebut di atas menujukkan bahwa Mk juga memiliki fungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, dalam arti bahwa jika ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara, harus di batalkan.
Jika MK tidak boleh menguji, maka banyak pemohon/ masyarakat yang dirugikan akibat adanya norma hukum yang membatasi pemohon untuk menuntut keadilan di MK, lebih lanjut kondisi ini tidak sejalan dengan konstitusi dan politik hukum pembentukan MK. Misalnya jika MK tidak membatalkan Pasal 50 UU MK No.24/2003 yang berbunyi “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”, maka banyak undang-undang yang dibuat sebelum amandemen yang bertentangaan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional, dan hak konstitusional masyarakat terpasung dan terdzolimi selama undang-undang yang merugikan tersebut tidak di batalkan. Artinya MK tidak terkungkung pada teks (Pasal 50) yang tidak adil dan jelas-jelas menghambat jalannya MK dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui pengujian undang-undang. Pandangan bahwa forum legislative review lebih tepat untuk me-reviewundang-undang MK daripada MK diperbolehkan menguji undang-undangnya sendiri. Namun, apakah ada jaminan bahwa pembentuk undang-undang akan membuat undang-undang yang terbaik bagi MK dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, padahal nyata-nyata bahwa norma hukum yang dirumuskan/ undang-undang merupakan produk kompromi politik, dimana warna kepentingan politik lebih kuat dibandingkan hukum. Hal ini terbukti bahwa beberapa Pasal dalam Undang-undang MK yang nyatakan bertentangan dengan konstitusi karena pasal-pasal tersebut justru menghalangi/ mereduksi kewenangan MK dalam menegakkan konstitusi.
Kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya harus dilakukan dengan hati-hati (prinsip kehati-hatian) dan pertanggungjawaban, kewenangan MK ini harus dilakukan oleh hakim-hakim yang benar-benar seorang negarawan yang adil, hakim yang mampu membaca secara komprehensif makna konstitusi sebagai the living constitution yang memiliki filosofi bahwa “konstitusi itu hidup”, sehingga dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini.[25]Selain itu, hakim MK harus terseleksi moralitasnya, dan bebas dari kepentingan partai politik. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan melalui putusan atau penafsiran yang keluar dari rel konstitusi, putusan yang kering makna kebenaran konstitusi, maka diperlukan pengawasan dari segenap bangsa Indonesia mulai dari dari proses rekruitmen hakim konstitusi oleh DPR, Presiden, dan MA, dan pengawasan setiap putusan yang dikeluarkan. Pengawasan segenap bangsa Indonesia ini karena tidak adanya lembaga negara yang memberikan pengawasan terhadap hakim-hakim MK.
Artinya ada atau tidaknya rambu-rambu justru jangan sampai menjadi penghalang tegaknya konstitusi (hukum dan keadilan), untuk itu yang perlu menjadi perhatian para hakim MK adalah bahwa kewenangan dalam penegakan hukum harus pula mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan ruh dan penentu arah hukum.[26]Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai-nilai Pancasila dan aura nilai-nilai dasar konstitusi.Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang ber-Ketuhanan, berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[27]Selain itu, tentunya dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya MK tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum. Kedepan tentunya jalan satu-satunya adalah melakukan amandemen UUD 1945 dengan memasukan ketentuan-ketentuan yang urgen dalam kelembagaan MK, misalnya pengawasan hakim MK, kewenangan menguji Perppu, sehingga dengan diaturnya ketentuan-ketentuan yang urgen dalam konstitusi akan menghindari MK dalam menyalahgunakan kekuasaan.
Dalam hal lain, terkait fungsi MK sebagai penafsir sah UUD atau konstitusi (the legitimate interpreter of the constitution), maka MK tidak dapat melakukan penafsiran secara bebas. Penafsiran secara bebas atau sebebas-bebasnya akan menimbulkan manipulasi konstitusi.[28]Selain itu, MK tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalismeyang mendasarkan pada original intent perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan[29]. Merujuk pada hal tersebut, tidak ada larangan bagi hakim konstitusi untuk menggunakan metode penafsiran yang diyakininya benar, “bukan benar menurut keyakinan hakim semata”, tetapi “benar berdasarkan konstitusi”.
III.   KESIMPULAN
Pro-kontra kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya pada awalnya disebabkan adanya benturan asas ius curia novit dengan asas nemo judex idoneus in propria causa (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri). Namun tidak semata-mata benturan asas tersebut, tetapi juga dilatarbelakangi oleh implikasi beberapa putusan MK di atas. Implikasinya terkadang melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum Indonesia, demi keadilan mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku, bahkan membatalkan beberapa norma yang menghalangi/ mereduksi kewenangan MK dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi, misalnya tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Perppu, membatalkan larangan ultra petita, dan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur dalam pengujian formil, dan lainnya. Namun disisi lain, MK juga terkadang melakukan “terabasan hukum” memilih logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas, sehingga nampak ketidakkonsistenan MK dalam membatalkan sebuah norma, misalnya ketidakkonsistenan MK dalam memutus syarat calon komisioner KPU dan syarat calon hakim konstitusi yang steril dari Partai Politik.
Untuk itulah perlu kejernihan dalam memahami pro-kontra kewenangan MK, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan hukum, sehingga merujuk pada hal tersebut MK harus mengutamakan asas ius curia novit dan dapat mengenyampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi, sekaligus bagi MK bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang.  Dalam praktik kedepan, hakim MK harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban’ sebab penafsiran secara bebas justru akan menimbulkan manipulasi konstitusi. Selain itu, yang menjadi pemahaman utama bahwa kewenangan MK dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya MK tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum.



[1] Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan  Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009, h.77
[2] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h.68.
[3]Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, h.113
[4] Ibnu Sina Chandranegara, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional”, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, h.27-28
[5] Mahfud MD, “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober 2009, hlm.451
[6] Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-undang, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2010, h.74
[7] Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.281-284
[8] Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, h.76
[9] Mahfud MD, Konstitusi…Op.Cit., h.:454
[10] Hapossan Siallagan, Op.Cit., 80
[11] Tanto Lailam, Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia,Yogyakarta: LP3M UMY, 2015, h.395
[12] Saldi Isra, dkk., Op.Cit., h.101
[13] Iwan Satriawan, “Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006”, Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY, Volume I Nomor 1, h.22
[14] Ni’matul Huda, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, h.558-559
[15] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer DalamSistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.307)
[17] Tanto Lailam, Op.Cit., h.378
[18]  Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan. Yogyakarta: FH UII Press, 2014, h.13
[19] Purnadi Purbacaraka. dan Soerjono Soekanto, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: CV.Rajawali, 1993, h.5
[20] Maruarar, Op.Cit., h.68
[21] Yanis Maladi, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causadan Asas Ius Curia Novit(Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006)”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, h.13
[22] Ibid.
[23] Tim Penyusun Hukum Acara MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h.15-16
[24] I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.313-314
[25] Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.88
[26] Martinah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h.79
[27] Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2012, h.306
[28] Bagir Manan dan Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasinya.Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.180
[29] Tim Penyusun Hukum Acara MK, Op.Cit., h.77-78
Daftar Pustaka
Buku:
Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim.Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
Bagir Manan dan Dwi Harijanti, 2014, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
Feri Amsari, 2011, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers
Ibnu Sina Chandranegara, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional”, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012
I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Iwan Satriawan, 2008, “Kewenangan Constitutional Review MK dan Prinsip Checks and Balances System (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006”, Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY, Volume I, Nomor 1,  September h.1-24.
Martinah, 2013, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?. Jakarta: Konstitusi Press.
Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
Ni’matul Huda, 2013, “Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember, h.557-578.
_____, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII Press
Purnadi, Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1993, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: CV.Rajawali.
Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers.
——-. Yuliandri. Amsari, Feri. Simabura, Charles. Medina, Dayu. dan Elda, Edita, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI
Tanto Lailam, 2014, “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret, h.18-42.
_____, 2015, Pertentangan Norma Hukum: dalam Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia, Yogyakarta, LP3M  UMY
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Yanis Maladi, 2010, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006)”,Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, Juni, h. 001-018
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang
Putusan Mahkamah Konstitusi:
Putusan MK No.066/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Putusan No 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang No.4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang MK menjadi Undang-undang

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*