Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning KONSTRUKSI PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM SKEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG – Tanto Blog

KONSTRUKSI PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM SKEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KONSTRUKSI PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM SKEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TANTO LAILAM
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.
E-mail: tanto_tatanegara@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian undang-undang. Hasil analisis, meliputi: (1) Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”, (2) MK menguji seluruh undang-undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku, (3) Undang-undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution) guna menegakan hukum dan keadilan, (4) MK memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal, (5) aspek keberlakuan sebuah undang-undang merupakan bagian dari pengujian materiil, bukan pengujian formil, (6) makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan dengan mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan, (7) MK tidak boleh mengutamakan penafsiran original intent dan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi; (8) ketentuan non konstitusi dapat dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat, (9) pengeyampingan asas hukum acara “nemo judex idoneus in propria causa” dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi dan mengutamakan asas curia novit, (10) pertentangan norma secara fomil dapat disimpangi oleh asas kemanfaatan demi substansi undang-undang, (11) putusan berlaku surut menyebabkan ketidakkepastian hukum yang adil.
Kata kunci: Pertentangan norma hukum, pengujian undang-undang
ABSTRACT
The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: (1) The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution, (2) Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution, (3) 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice, (4) Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective, (5) enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review, (6) the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice, (7) Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution, (8) non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement, (9) “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution, (10) the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority  of legal substance, (11) the retroactive decision caused legal uncertainly.
Key words: conflict of legal norms, constitutional review
PENDAHULUAN
Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.[1]Absahnya suatu norma hukum secara vertikal ditentukan sejauhmana norma hukum yang berada di bawah tidak bertentangan (sesuai atau tidak) dengan norma hukum di atasnya. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).[2]
Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensibangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/ peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum lex superiori derogat legi inferiori(hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).[3] Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa norma yang lebih rendah jika bententangan dengan norma yang lebih tinggi maka harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mampunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat undang-undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/ jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.
Untuk menilai pertentangan norma hukum setiap negara memiliki skema yang berbeda. Setelah amandemen UUD 1945, di Indonesia kewenangan pengujian norma dipusatkan pada kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD). Pengujian norma hukum/ undang-undang terhadap UUD oleh MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law), yang mana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Inilah cikal bakal lahirnya praktik ketatanegaraan di Indonesia dalam wujud pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang pada intinya menilai apakah pembentukan, materi, dan keberlakuan norma undang-undang tersebut bertentangan atau tidak terhadap UUD.
Pemberian kewenangan pengujian undang-undang pada MK tidak diatur secara detail dan jelas dalam konstitusi maupun dalam undang-undang organik, sehingga untuk melihat desain pengujian undang-undang khas Indonesia harus melakukan elaborasi komprehensif terhadap peraturan terkait berikut putusan-putusan MK. Menurut kajian penulis bahwa skema pengujian undang-undang baik ranah teoritis maupun praktik masih menyisakan berbagai problem: lemahnya bangunan nilai-nilai Pancasila / Pembukaan sebagai tolok ukur, tidak tepatnya penggunaan dualisme konstitusi sebagai tolok ukur, lemahnya penggunaan tolok ukur “UUD 1945” sebagai konstitusi yang hidup, ketentuan yang tidak jelas mengenai pemahaman pengujian norma hukum vertikal dan horizontal oleh MK dan batasan pengujian formil dan materiil serta implikasinya, rumitnya menyusun makna “bertentangan dengan UUD”, ragamnya menyusun makna pertentangan norma hukum melalui penafsiran hukum, tidak adanya batasan penggunaan ketentuan non konstitusi, pertentangan antar asas-asas hukum acara dalam praktik, ketidakjelasan batasan pengenyampingan pertentangan norma hukum dan pemberlakuan surut demi nilai hukum. Dalam berbagai putusan terkait kesebelas problem tersebut, MK banyak menciptakan terobosan hukum, tetapi disisi lain MK justru terjebak dalam “terabasan hukum”. Dalam arti terkadang MK membuat putusan progresif terkait permasalahan tersebut, dan terkadang MK terjebak pada pemahaman yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma hukum yang menyebabkan lemahnya bangunan sistem hukum.
PEMBAHASAN
1.    Pancasila dan/ atau Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 24C UUD 1945 dan UU MK tidak mengatur secara jelas dan rinci apakah pengujian undang-undang dilakukan berdasarkan norma Pembukaan atau Pasal-pasal UUD, sebab dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Dalam pandangan Maria Farida bahwa UUD 1945 terdiri atas dua kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasal). Pembukaan UUD 1945 dimaknai sebagai staatsfundamentalnormatau norma fundamental negara, sedangkan batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai staatsgrundgezts atau aturan dasar negara.[4] Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama di bandingkan Pasal-pasal UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila,[5] atau jiwa Pancasila,[6] yang merupakan general acceptance of the same philosophy of government.[7]Meminjam bahasa Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan penting dalam tertib hukum Indonesia, yaitu: pertama, menjadi dasarnya, karena pembukaan yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; dan kedua, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya, baik yang tertulis (UUD 1945) maupun yang convention, dan peraturan di bawahnya.[8]
Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang supremedalam tata hukum nasional (national legal order).[9] Batu uji dalam pengujian undang-undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan undang-undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya Pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945.[10]
Dalam pengujian undang-undang terdapat persoalan yang muncul, bagaimana desain penilaian pertentangan norma yang diinginkan Pancasila dan/atau UUD 1945 dan apakah Pancasila/ Pembukaan UUD 1945 bisa menjadi tolok ukur dalam pengujian undang-undang ataukah cukup dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945 yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila, ataukah elaborasi keduanya sebagai kesatuan sistem. Mengingat sampai saat ini sangat jarang ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang dengan menggunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila). Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, hal ini memiliki konsekuensi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam bangunan piramida hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan terhadap Pancasila. Untuk menilai pertentangan norma hukum terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui penafsiran hukum dalam pengujian undang-undang, artinya bahwa pengujian undang-undang merupakan suatu mekanisme untuk menjamin suatu peraturan perundang-undnagan sesuai atau tidak bertentangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam praktik justru terdapat putusan MK yang mengunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian undang-undang ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.
Sementara itu, Putusan No.5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan tolok ukur Pasal-pasal UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Berdasarkan hal di atas, bahwa MK dapat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolok ukur ini dapat diterapkan secara langsung. Selain itu, bahwa desain pertentangan norma tidak semata pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/ UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/ Pancasila) dan sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam constitutional review karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945,[11] hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[12]
2.    Dualisme Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang
Pembatalan Pasal 50 UU MK “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” merupakan pintu masuk pengujian undang-undang sebelum amandemen UUD 1945. Artinya undang-undang yang lahir dengan landasan UUD 1945 sebelum amandemen, KRIS 1949, UUDS 1950 secara otomatis dapat diuji oleh MK. Sebab berdasar ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945”, memberikan ketentuan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD akan tetap berlaku sebelum diganti yang baru.
Pembatalan Pasal 50 UU MK jika dikaitkan dengan Pasal 24C UUD 1945 bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Frase terakhir “menguji undang-undang terhadap UUD” memunculkan pertanyaan, apakah (1) undang-undang diuji terhadap UUD yang melandasi pembentukannya (misalnya undang-undang yang lahir pada masa berlakunya UUDS 1950 di uji terhadap UUDS 1950 tersebut) atau (2) seluruh undang-undang yang lahir sebelum atau setelah amandemen UUD 1945 diuji terhadap terhadap konstitusi positif (UUD 1945 hasil amandemen), atau (3) undang-undang tersebut diuji terhadap konstitusi yang melandasi dan sekaligus konstitusi yang sedang berlaku.
Terdapat konsekuensi terkait hal di atas, yaitu: jika undang-undang sebelum amandemen diuji berdasarkan konstitusi yang melandasi tentu menyebabkan permasalahan hukum. Yang menjadi pertanyaan, apakah tepat undang-undang yang masih berlaku diuji terhadap UUD yang sudah tidak berlaku? Menurut penulis hal tersebut tidak tepat, secara logika bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945 berarti terdapat suatu tertib hukum baru (new legal order) yang mengakibatkan tertib hukum yang lama (old legal order) kehilangan daya lakunya, misalnya saat ini ketentuan Pasal-pasal dalam UUDS 1950 sudah tidak memiliki daya laku. Sehingga segala produk hukum yang lahir sebelum amandemen harus diuji terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Konteks pertentangan norma hukum yang ideal dan perlu dipahami oleh MK adalah pertentangan norma hukum baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 terhadap UUD 1945 yang sedang berlaku, hal ini yang kemudian menimbulkan konsekuensi pembatalan sebuah undang-undang atau pasal/ ayat tertentu. Akan keliru jika MK membatalkan atau tidak membatalkan undang-undang sebelum amandemen dengan dalih bertentangan / tidak dengan konstitusi yang melandasinya, sementara norma-norma dalam konstitusi tersebut sudah tidak memiliki daya laku dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, akan tidak tepat jika MK menguji terlebih dahulu terhadap konstitusi yang melandasinya dan kemudian menguji terhadap konstitusi yang sedang berlaku.
Namun, fakta dalam putusan MK terdapat undang-undang yang diuji terlebih dahulu terhadap konstitusi yang menjadi landasannya sebelum menguji terhadap konstitusi yang sedang berlaku (UUD 1945), misalnya Putusan MK No.8/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyatterhadap Undang-undang Dasar Sementara, dalam argumentasi MK dikatakan bahwa undang-undang a quo tidak bertentangan dengan UUD yang melandasinya, dengan demikian pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 adalah konstitusional karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUDS 1950 yang berlaku ketika itu. Jika merujuk pada pendapat MK tersebut, maka undang-undang a quo tidak bertentangan dengan UUDS 1950, sehingga tetap dapat dinyatakan berlaku. Bangunan argumentasi ini kurang tepat, argumentasi hanya menguraikan bahwa undang-undang telah dibentuk oleh Presiden bersama DPR (asas kelembagaan yang tepat), padahal dalam pengujian formil yang dinilai adalah fakta proses pembentukan undang-undang “apakah prosesnya sesuai dengan UUD”, dalam hal ini MK tidak menguraikan fakta yang mana yang konstitusional dan mana yang tidak konstitusional. Misalnya apakah pembentukan undang-undang a quo sesuai dengan asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan (transparansi) yang dianut dalam UUD 1945 disertai dengan bukti-bukti yang ada (misalnya bukti persidangan di DPR).
Pelaksanaan pengujian formil ini sangat sulit jika objek yang diuji undang-undang yang dibentuk sebelum amandemen UUD 1945, rekam fakta pembentukan undang-undang tidaklah komprehensif, sehingga sulit juga untuk menilai atau menemukan pertentangan norma hukum secara formil. Kesulitan menemukan rekam fakta pembentukan undang-undang yang menjadi latar belakang penilaian undang-undang a quo bersifat konstitusional. Namun, argumentasi lain dalam putusan yang sama bahwa undang-undang a quo bersifat inkonstitusional secara materiil, bahwa undang-undang a quo tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan kasus tersebut, idealnya MK menguji seluruh undang-undang terhadap UUD 1945 amandemen, sebab suatu norma yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercerabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada diatasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya tersebut dicabut atau dihapus.[13]Artinya dalam hal ini perlu dilakukan pengujian undang-undang, jika materi undang-undang yang lahir sebelum amandemen UUD 1945 ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 amandemen tidak akan menimbulkan masalah, dan undang-undang tersebut dapat dinyatakan tetap berlaku. Namun jika undang-undang yang lahir sebelum amandemen UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 tentu menjadi persoalan baru, mana yang harus diikuti, tentu UUD 1945 amandemen yang harus diikuti daripada peraturan yang statusnya lebih rendah. Konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 amandemen, baik yang dibuat sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945. Dalam konteks teori daya laku konstitusi, maka semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku ligitimasinya adalah konstitusi yang telah berubah tersebut.[14]
3.    Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup
Pasal 24C UUD 1945 “MKmenguji undang-undang terhadap UUD”, dalam hal ini tidak dijelaskan apakah UUD 1945 yang dimaksud adalah teks belaka sebagai pasal-pasal mati atau sebagai konstitusi yang hidup dalam masyarakat sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan peradaban. Berkaitan dengan makna UUD tersebut, menurut Saldi Isra bahwa konstitusi adalah teks, benda mati yang berisi rangkaian kalimat. Meskipun demikian, dalam konteks filosofi konstitusi merupakan teks yang “hidup”, karena itu fungsinya harus berisi pasal-pasal yang mampu melewati berbagai zaman, namun sayang sering kali pasal konstitusi gagal “hidup” dan mampu berlari mengikuti perkembangan peradaban manusia.[15]
Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya mendekatkan UUD 1945 sebagai konstitusi kepada masyarakat umum serta menumbuhkan the living constitution adalah karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan yang terkandung di dalamnya selalu menggunakan kerangka pikir, rujukan teori, dan rujukan praktik yang berasal dari luar negeri.[16] Permasalahan pemahaman konstitusi tersebut jangan sampai menyebabkan tidak berjalannya konstitusi sebagai pedoman hidup bersama, tentu pilihan yang tepat bagi MK adalah menggunakan pemahaman the living constitution sebagai jalan menegakan konstitusi. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Mahfud MD sebagai Ketua MK dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja MK-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa MK menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung pada konsep teks undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, MK tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah undang-undang (bouche de la loi).[17] Penegasan ini diperlukan karena banyaknya aliran hukum (cara berhukum) yang berkembang di Indonesia, sebab lebih jauh aliran-aliran hukum ini tentu mempengaruhi penilaian pertentangan norma hukum dan penggunaan tolok ukur untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (rule) tetapi juga perilaku (behavior), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup,[18] teks hanya sekedar zombii (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia[19] jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya,[20]selain itu MK dalam menguji suatu undang-undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun undang-undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada undang-undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada undang-undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, tidak berkeadilan juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada undang-undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja undang-undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (het recht hink achter de feiten aan).
Misalnya dalam Putusan MK No.018/PUU-I/2003 memutuskan bahwa Undang-undang No.45 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat yang diakibatkan oleh penafsiran undang-undang yang timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945. Contoh lain misalnya dalam Putusan No.138/PUU-VII/2009 mengenai konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 2009 yang menegaskan eksistensi MK sebagai lembaga sebagai penafsir konstitusi yang otoritatif (the authoritative interpreter of the constitution), putusan ini memberikan solusi yang tepat ditengah kekosongan hukum yang mengatur pengujian norma terhadap Perpu. Jika merujuk pada ketentuan teks UUD 1945, MK tidak berwenang menguji Perpu, namun karena adanya pemahaman bahwa Perpu substansinya sama dengan Undang-undang dan tidak boleh ketentuan dalam Perpu tersebut melanggar hak konstitusional sedetik pun, maka MK menafsirkan bahwa “lembaga” nya memiliki kewenangan menguji Perpu sebab tidak ada lembaga lain yang dapat menguji Perpu terhadap UUD 1945.
4.    Pengujian Norma Vertikal dan/ atau Horizontal
UUD 1945 mengandung pembatasan fungsi pengujian norma yang menunjukkan bahwa seolah-olah yang terpenting dan sering menjadi masalah adalah derajat sebuah norma hukum dalam konteks norma vertikal, ketentuannya tertuang jelas dan lembaga yang menyelesaikan pertentangan norma secara vertikal (MK dan MA). Sementara norma-norma yang sederajat dan berkelompok (horizontal) seolah-olah tidak menimbulkan masalah, padahal secara faktual banyak undang-undang yang sederajat justru menimbulkan masalah (konflik hukum), banyak undang-undang yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang telah dijamin UUD 1945, dan persoalannya terkadang prinsip lex specialist derogate legi generali tidak mampumemberikan solusi terhadap persoalan ini, apalagi Indonesia belum memiliki desain yang menguji pertentangan norma hukum yang sederajat.
Pasal 24C UUD 1945 bahwa MK menguji undang-undang terhadap UUD, dalam hal ini tidak dijelaskan apakah satu undang-undang saja atau diperluas dalam pengertian bahwa dua undang-undang atau lebih yang saling bertentangan dapat diujikan melalui MK. Menurut Mahfud MD, dalam pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial bahwa alasan ketentuan pengawasan yang ada dalam undang-undang Komisi Yudisial bersifat rancu dan tak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam undang-undang lain. Apa yang ditunjukkan oleh MK adalah kerancuan undang-undang Komisi Yudisial dengan undang-undang lain, kalau benar ini yang menjadi alasan, maka putusan MK melampaui batas alias tidak benar. Sebab pembenturan isi satu undang-undang dengan undang-undang lainnya tidak dapat diselesaikan melalui judicial review.[21]
Dalam putusan MK No.018/PUU-I/2003bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka pemberlakuan Undang-undang No.45 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, padahal substansi dua undang-undang tersebut berbeda, namun tetap dibatalkan dengan alasan sebagai solusi konflik di masyarakat akibat berlakunya dua undang-undang tersebut. Contoh lain adanya pembatalan Undang-undang No.6 Tahun 1954, pendapat MK bahwa: tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1954 telah diatur juga dalam Undang-undang No.27 Tahun 2009, sehingga apabila Undang-undang No.6 Tahun 1954 tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945.
Penulis sedikit berbeda dengan pandangan Mahfud MD di atas, berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa MK tidak hanya memiliki kewenangan untuk menguji “satu” Undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi ketentuan ini merupakan pintu masuk (entry point) untuk menilai pertentangan norma undang-undang yang sederajat terhadap UUD 1945, artinya dua atau lebih undang-undang yang saling bertentangan secara horizontal dapat diuji dengan alasan bahwa pertentangan norma horizontal tersebut bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945. Misalnya dua undang-undang yang saling bertentangan dapat diuji ke MK dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D UUD 1945 mengandung arti bahwa UUD 1945 menjamin sistem hukum Indonesia yang berkepastian hukum yang adil, sehingga undang-undang yang saling bertentangan jelas akan merusak bangunan sistem hukum yang diinginkan oleh UUD 1945, sekalipun konsekuensinya salah satu dari undang-undang tersebut di batalkan, sementara undang-undang yang lainnya tetap berlaku.
5.    Batasan Pengujian Formil dan Materiil
Ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang MK tidak mengatur secara jelas dan rinci dalam menilai dan menentukan pertentangan norma hukum, baik secara materiil maupun pengujian formil. Dalam pandangan M.Fajrul Falaakh bahwa pengaturan yang singkat dalam UUD 1945 terkait tidak diaturnya ketentuan Undang-undang dapat diuji secara materiil dan formil merupakan permasalahan dalam judicial review.[22] Sebagai contoh adalah Putusan MK No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No.45 Tahun 1999, pertimbangan MK dalam menyatakan Undang-undang a quobertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (materiil) maupun proses pembentukan (formil), tetapi keberlakuan sebuah undang-undang. MK memaknai pengujian ini sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan MK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 4 ayat (3) dengan menyatakan bahwa “pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil, oleh MK kalimat terakhir dalam Peraturan MK tersebut maknanya termasuk aspek keberlakuan sebuah undang-undang.[23] Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) PMK No.06/PMK/2005 mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945”.
Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian keberlakuan merupakan bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan argumen bahwa pengujian formil termasuk pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil,[24] namun argumen tersebut kuranglah tepat, sebab dalam pengujian undang-undang a quo didasarkan pada pertimbangan materi atau substansi undang-undang a quo yang secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara sosial politis dapat berakibat konflik dalam masyarakat, bukankah ini bagian dari pengujian materiil dimana materinya/ substansinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan substansinya jika diterapkan akan menimbulkan masalah dan konflik di dalam masyarakat Papua.
Permasalahan lainnya adalah konsekuensi yang ditimbulkan dalam pengujian formil dan materiil, dalam pengujian formil jika proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 maka undang-undang tersebut secara keseluruhan dinyatakan tidak berlaku. Sementara dalam pengujian materiil jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang harus dibatalkan adalah muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan.
Hal yang berbeda dihadirkan dalam Putusan No.001-021-022/PUU-I/ 2003 perihal Pengujian Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari Undang-undang No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. Konteks ini adalah pengujian materiil, idealnya yang harus di batalkan adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, namun secara faktual justru keseluruhan undang-undang ini dinyatakan batal.
6.    Makna Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
Hasil penelitian Saldi Isra dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan bertentangan dengan UUD 1945?,[25] sehingga pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji dan dijelaskan secara tepat dan bahkan diimplementasikan secara tepat pula oleh MK, sebab dalam hasil penelitian tersebut ditemukan pasal-pasal yang bersifat menjelaskan dan mengelaborasi ketentuan UUD 1945 justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.[26] Menurut Machmud Aziz bahwa pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu mendapat penjelasan yang tepat.[27]
Pandangan Saldi Isra di atas ada benarnya, misalnya pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam halaman 194 Putusan No. 006/PUU-IV/2006 secara ekplisit dinyatakan bahwa Pasal 20, 21, 22, 23 sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945. Selain itu dalam kasus pengujian Undang-undang No.31 Tahun 1999, MK telah melanggar dengan membuat vonis ultra petita, dalam arti bahwa MK telah masuk atau mengintervensi ranah legislatif karena memutus tanpa ada alasan yang kuat bahwa bagian dari Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang dibatalkan bertentangan dengan dengan seluruh atau bagian dari UUD.[28]
Salah satu penyebab putusan MK yang dinilai kurang tepat di atas adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa MK sering menciptakan perspektif sendiri di luar perspektif teori yang terkonstruksi dalam konstitusi (UUD 1945), dalam kasus pengujian Undang-undang Komisi Yudisial bahwa putusan MK itu belum tentu benar, tetapi sudah pasti mengikat. Kebenaran putusan MK itu bersifat relatif, tergantung pada pilihan perspektif, dalil, atau pasal-pasal yang dipergunakan untuk memutus, artinya sebuah putusan MK bisa salah jika yang dipakai untuk memutus adalah perspektif, dalil, dan pasal-pasal lain. Dalam bahasa sehari-hari dapatlah dikatakan bahwa putusan MK itu bisa “sesuka-suka MK” dengan kebenaran yang relatif karena logikanya hanya dibangun dari perspektif tertentu yang hanya bisa logis dari perspektif itu sendiri.[29]
Untuk itu, makna bertentangan dengan UUD 1945 harus dielaborasi secara tepat dalam setiap putusan MK, jangan sampai penilaian pertentangan norma justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi, sehingga lebih lanjut menyebabkan ambruknya bangunan negara hukum Pancasila. Setiap pengujian harus berlandaskan pada patokan-patokan dan tak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif teoritis yang sangat luas, patokan dasarnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum pembentukan MK. Isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan/ teks isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain,[30] selain itu, harus menjadikan konstitusi sebagai the living constitution.
7.    Ragamnya Metode Penafsiran
Belum adanya kriteria penggunaan metode penafsiran hukum dalam menentukan pertentangan norma hukum, hal ini disebabkan pemahaman dan implementasi pertentangan norma hukum tidak dapat dilakukan tanpa kewenangan untuk menginterpretasikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum.[31] Sehingga, perlu adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menilai dan menentukan pertentangan norma hukum, hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan yang masih menimbulkan permasalahan atau kurang jelas.
Pandangan Mahfud MD terkait dengan ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran original intent sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh menggunakanoriginal intent suatu produk hukum sebagai tolok ukur, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/ maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[32]Sebab dengan pemahaman original intent, maka orisinilitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi, selain itu MK harus menjadikan original intent sebagai tolok ukurnya.[33]Dalam pandangan lain bahwa MK tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada original intent perumusan Pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan.[34]
Rifqi S.Assegaf memberikan ilustrasi penafsiran hukum oleh MK yang dinilai kontroversial oleh masyarakat, misalnya penggunaan penafsiran historis dalam putusan MK No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rifqi S.Assegaf membenarkan dan menyetujui penafsiran historis (penafsiran original intent) yang digunakan sebagai dasar pertimbangan, sebab tiada maksud atau tujuan dari penyusun Undang-undang Dasar 1945 untuk menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial, namun penggunaan metode penafsiran historis an sich dalam putusan ini dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau tujuan konstitusional yang terlanggar jika hakim konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Lanjut Rifqi, bahwa idealnya MK menggunakan penafsiran teleologis mengingat prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan.[35]
Menurut Majelis Eksaminasi Putusan MK No.005/PUU/2006,[36]bahwa argumen MK dengan penggunaan penafsiran original intentmenyebabkan argumen yang anti akuntabilitas, sebab penafsiran original intent tidak mudah dilakukan dan sering menimbulkan kontroversi karena multi interpretasi makna original intent itu sendiri.[37]Kontroversi tidak sebatas itu, menurut Majelis Eksaminasi bahwa putusan MK tersebut sangat kontroversial, meliputi: (1) putusan MK di luar harapan masyarakat karena menganulir pasal-pasal strategis dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih; (2) MK dinilai bertindak terlalu jauh melampaui kewenangannya ketika menganulir beberapa pasal yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial; (3) putusan MK dalam kasus ini terkesan dipaksakan karena klasula-klasula yang dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945, sesungguhnya justru menjelaskan lebih detail ketentuan yang belum diatur secara jelas oleh Pasal 24B UUD 1945; (4) dengan putusan yang demikian, MK memiliki kecenderungan menjadi lembaga yang hegemonik dan berpotensi mengancam keseimbangan konsep separation of powers dan prinsip checks and balances yang menjadi dasar munculnya MK dalam UUD 1945.[38]
8.    Urgensi Ketentuan Non Konstitusi?
UUD 1945 secara singkat menentukan “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-undang (Pasal 22A). Ketentuan UUD 1945 ini secara eksplisit “menyerahkan” kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, yang kemudian dibentuk Undang-Undang No.12 Tahun 2011 (sebelumnya berlaku Undang-undang No. 10 Tahun 2004). Ketentuan ini menimbulkan problem terkait dengan pengujian undang-undang di MK, terutama ketika menguji proses pembentukan undang-undang (pengujian formil), terkait tolok ukur yang digunakan, sebab UUD 1945 tidak menentukan tata cara pembentukan undang-undang.
Dalam pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa, misalnya dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009, bahwa yang akan terjadi adalah menguji suatu fakta tentang tata cara pembentukan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang MA yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004, praktis pengujian formil pada tingkat ini adalah pengujian tentang pembentukan undang-undang berdasarkan tolok ukur undang-undang (sederajat), termasuk yang menjadi tolok ukur adalah Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam kenyataan bahwa undang-undang juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan tata tertib yang berlaku pada dan bagi masing-masing lembaga yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana pengujian formil terhadap pembentukan undang-undang harus mengikuti peraturan non konstitusi?.[39]
Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82-83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata tertib DPR RI No.08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut MK jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan Pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”.
Putusan di atas menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum, termasuk lembaga pembentuk undang-undang, sebab pengujian formil di MK bisa saja tolok ukur tidak hanya UUD 1945 saja, tetapi juga Undang-undang yang memiliki kedudukan sederajat, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra, sebab UUD 1945, Undang-undang MK maupun dalam Peraturan MK No.06/PMK/2005 tidak mengatur secara jelas terkait hal ini, yang menjadi pertanyaan apa dan bagaimana desain penggunaan non konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Pro-kontra ini berusaha diselesaikan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan mengesahkan Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang MK, Pasal 50A mengatur ketentuan pembatasan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur, “MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.
Berdasar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011 ketentuan Pasal 50A Undang-undang No.8 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, argumentasi hukum yang dibangun MK adalah Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, salah satu syarat setiap negara yang menganut paham rule of law dan constitutional democracy adalah prinsip konstitusionalisme (constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan UUD atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
MK berfungsi mengawal konstitusi atau UUD(the guardian of the constitution) dan karena fungsinya itu MK merupakan penafsir tertinggi UUD (the ultimate interpreter of the constitution), dengan kewenangan yang diberikan tersebut MK dalam mengadili suatu undang-undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun undang-undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Pelarangan terhadap MK untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penggunaan ketentuan non konstitusi dutusan MK terkait dengan pengujian materiil tidak pernah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu, MK harus melihat seluruh undang-undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila MK menemukan ada satu undang- undang bertentangan dengan undang-undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
Hal itu dilakukan MK karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan undang-undang, adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan Undang-Undang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Artinya MK membolehkan non konstitusi sebagai tolok ukur, khususnya dalam pengujian formil. Ketentuan non konstitusi tidak tepat jika diterapkan dalam pengujian materiil, sebab dalam pengujian materiil yang dinilai adalah normanya, dan untuk menilai sebuah norma hukum dapat dilakukan dengan pendekatan penafsiran hukum.
9.    Problem Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum acara MK merupakan hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki MK, sebagai hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Dalam hukum acara terdapat asas-asas hukum acara atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan konstitusi, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian, misalnya asas peradilan terbuka untuk umum dapat dikesampingkan untuk perkara-perkara tentu yang sifatnya tertutup.[40]
Problem yang muncul adalah pertentangan antar asas-asas hukum acara yang asas-asas tersebut sangat urgen bagi tegaknya hukum dan keadilan, pertentangan asas-asas hukum acara ini terkait dengan kewenangan pengujian yang objeknya adalah undang-undang MK sendiri dan undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan MK. Hal ini terkait dengan asas nemo judex idoneus in propria causa, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri atau perkara yang berkaitan dengan kepentingannya. Disisi lain MK terikat dengan asas ius curia novit, asas Ius curia novit mengamanatkan kepada MK untuk memberikan penyelesaian masalah hukum yang diajukan kepadanya.
Dalam praktik MK RI telah beberapa kali menguji undang-undang dimaksud, misalnya pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, pengujian Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 dan pengujian beberapa pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.24 Tahun 2003, dan lainnya. Beberapa pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan MK dan terkait dengan kepentingan justru memperkuat dan menambah kewenangan MK, misalnya dibolehkannya pengujian perpu oleh MK dan penyelesaian sengketa pemilukada melalui MK.
Dalam hal lain, selain memperkuat dan menambah kewenangan, dalam putusan lain MK justru terjebak pada logika anti akuntabilitas, menurut Majelis Eksaminasi Putusan MK RI No. 005/PUU/IV/2006 perihal Pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan MK telah menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa, bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dengan dalih bahwa MK memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal UUD sehingga dapat mengesampingkan prinsip imparsialitas. Pengesampingan asas ini tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat karena kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan melanggar prinsip universalitas hukum acara (due process) yang mengharuskan hakim memegang teguh prinsip keadilan dan imparsialitas. Penyimpangan ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) akibat adanya benturan kepentingan (conflict of interest), padahal untuk menjaga prinsip imparsialitas hakim konstitusi harus terbebas dari benturan kepentingan dalam membuat putusan. Atas dasar demikian, karena mengenyampingkan asas nemo judex idoneus in propria causa, maka hakim konstitusi telah melakukan judicial misconduct.[41]
10.    Pengenyampingan Pertentangan Norma demi Nilai Hukum
Luasnya makna pertentangan norma hukum, terutama dalam pengujian formil,[42]hal ini disebabkan belum adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan pertentangan norma hukum tersebut. Sebagai contoh Putusan No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gambang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan).
Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-undang No.3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat procedural” atau pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-undang No.24 Tahun 2003), maka undang-undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan ini merupakan putusan yang bernalar hukum progresif yang tidak terkungkung oleh kepastian teks, tetapi lebih melihat proses dan materi sebagai satu kesatuan sistem dalam undang-undang. Argumentasi yang dibangun Mahkamah Konstitusi, jika undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: (i) dalam undang-undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari undang-undang yang diubah; (ii) sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam undang-undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.[43]
Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang, namun secara materiil undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum dan materinya lebih baik, sehingga penilaian cacat prosedural tersebut dijadikan koreksi pembentukan undang-undang. Pengenyampingan esensi pengujian formil demi asas kemanfatan hukum adalah tepat dan benar, sebab pengujian formil terkait dengan proses pembentukan harus melihat terlebih dahulu substansi / materi undang-undang yang dilahirkan. Proses pembentukan undang-undang memberikan pengaruh terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan, namun jika proses yang cacat prosedural tetapi kualitas materinya baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak harus dibatalkan. Pilihan jika terjadi pertentangan antara formalitas dengan substansi, maka demi keadilan substantif yang harus diutamakan Mahkamah Konstitusi adalah substansi undang-undang, artinya pertentangan norma hukum secara formil diperbolehkan disimpangi demi materi undang-undang yang berkualitas/ baik.[44]
Substansi undang-undang yang baik inilah sebagai jalan untuk mencapai tujuan hukum, sebab secara filosofis tujuan hukum adalah mencapai kedamaian, kedamaian dalam arti keserasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman.[45]Berdasarkan tujuan filosofis tersebut, maka asas kemanfaatan dari undang-undang adalah undang-undang tersebut memberikan kontribusi bagi penataan kelembagaan hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dalam undang-undang terdahulu menimbulkan banyak permasalahan. Asas perlunya pengaturan merupakan asas bahwa pembentukan undang-undang yang berkaitan dibentuk untuk mengatasi masalah,[46]jadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum dan konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
11.    Pemberlakuan Surut Demi Nilai Hukum
Permasalahan lainnya adalah Pasal 47 Undang-undang MK mengandung ketentuan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, artinya dalam ketentuan ini bahwa putusan MK tidak boleh berlaku surut dan berlaku prospektif. Dalam berbagai putusan MK ketentuan ini justru disimpangi dan membuat ketentuan baru bahwa putusan MK dapat berlaku surut dan menjangkau permasalahan yang hadir sebelum putusan tersebut. Dengan bangunan argumentasi bahwa demi nilai kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif).
Contoh putusan yang berlaku surut adalah Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pertimbangan MK bahwa “meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah “telah” dan ”terus” berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih.
Jika bangunan argumentasi dalam putusan tersebut “seperti diuraikan di atas”, akan muncul pertanyaan “mengapa dalam pengujian undang-undang a quo putusan dapat berlaku surut, sementara dalam pengujian undang-undang lainnya putusan tidak berlaku surut. Padahal kerugian konstitusional itu mulai terjadi sejak undang-undang diberlakukan yang menyebabkan kerugian materiil dan kerugian imateriil bagi masyarakat akan terjadi. Bangunan argumentasi ini kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan bentuk terabasan hukum, seharusnya bangunan argumentasi dalam putusan MK harus mencerminkan kepastian hukum yang adil dan tidak membedakan kerugian konstitusional yang dialami oleh oleh masyarakat, baik yang menjabat sebagai pejabat negara maupun rakyat jelata, sebab dalam jaminan kepastian hukum yang adil, setiap masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali (equality before the law).
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diketengahkan dalam kajian ini, meliputi: (1) Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh, walaupun keduanya memiliki norma yang berbeda, dan keduanya dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah norma hukum bertentangan dengan Pancasila dan/ atau UUD 1945; (2) MK menguji seluruh undang-undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; (3) UUD 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution); (4) MK memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; (5) aspek keberlakuan sebuah undang-undang yang menjadi bagian dalam pengujian lebih dekat dan tepat dipahami dalam kerangka pengujian materiil, bukan formil; (6) makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan MK; (7) pilihan penafsiran dalam menentukan pertentangan norma hukum dapat dilakukan dan dipilih berdasarkan ukuran yang jelas, MK tidak boleh mengutamakan penafsiran original intentdan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi. (8) Ketentuan non konstitusi dapat dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat. (9) pengeyampingan asas hukum acara “nemo judex idoneus in propria causa” dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi melalui pemberian kewenangan kepada MK (asas curia novit). (10) pengenyampingan pertentangan norma secara formil dapat dilakukan demi asas kemanfaatan yang mengutamakan substansi undang-undang, (11) putusan berlaku surut dalam pengujian undang-undang dalam putusan tertentu kurang memberikan kepastian hukum yang adil.


[1] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm.25-26
[2] Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.167
[3] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm.206.
[4] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.48
[5]Ibid., hlm.40
[6] Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi,Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm.84
[7] Mahfud MD, “Ceramah Kunci Ketua MK Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2009, hlm. 14
[8] Jazim Hamidi, Op.Cit., hlm.176
[9] Jimly Asshiddiqie, dalam “Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, Bekasi, The Biography Institute, 2007, hlm.11
[10] Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008, hlm.25
[11] Moh.Mahfud MD, “Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa”, dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstituisionalitas Indonesia, Yogyakarta, MK dan Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm.27
[12][12] Tanto Lailam, dalam “Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II No.1 Hlm.65-66
[13] Taufiqurohman Syahuri, dalam “Hubungan Norma Hukum Konstitusi dan Norma Hukum di Bawahnya”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Op.Cit., hlm145
[14] Jimly Asshiddiqie, dalam “Pasal 50 UU MK dan Pelaksanaan Putusan MK”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Op.Cit., hlm.11
[15] Saldi Isra, 2011, dalam “Kata Pengantar”, Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.xv
[16] Jimly Asshiddiqie, Menuju…Op.Cit., hlm.42
[17]Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta, Pusako FH Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010, hlm.2
[18] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, Jakarta, Kompas, 2009, hlm.20-21
[19] Sudjito bin Atmoredjo,dalam “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Op.Cit., hlm.199-200
[20] Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.1
[21] Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.109
[22] M. Fajrul Falaakh, dalam “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, hlm.113
[23] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, hlm.95
[24]Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta, Yasrif Watampone , 2006, hlm.63
[25]Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.308, lihat juga Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, Op.Cit., hlm.100
[26]Ibid., hlm.101
[27]Machmud Aziz, dalam “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”,Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006, hlm.142
[28]Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.109
[29]Moh. Mahfud MD., dalam “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, Bunga RampaiKomisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial, 2007, hlm.7-8
[30]Moh.Mahfud MD, Perdebatan, Op.Cit.,hlm.100
[31]Abdul Latif, Fungsi MK: Upaya Mewujudkan  Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm.244
[32] Tim Penyusun Hukum Acara MK, Op.Cit., hlm.65.
[33]Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm.280
[34]Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Op.Cit., hlm.77-78.
[35] Rifqi S. Assegaf, Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti ”Mafia Peradilan”, makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006, hlm.5
[36] Majelis Eksaminasi terdiri dari Prof.Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., Firmansyah Arifin, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Drs.Lukman Hakim Saifuddin, M.Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc., Sahlan Said S.H., dan Saldi Isra, S.H., M.PA, Majelis Eksaminasi dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan Indonesia Court Monitoring dan melakukan rapat pada tanggal 26-27 September 2006, lihat Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm.5
[37] Ibid. 4
[38] Ibid., hlm.1
[39] Dikutip dari M.Fajrul Falaakh, pendapat sebagai ahli dalam pengujian Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang MA, dalam putusan MK No.27/PUU-VII/2009, hlm.41.
[40] Tim Penyusun Hukum Acara MK, Op.Cit., hlm.14-15
[41] Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004, Op.Cit., hlm.3
[42] Tim Penyusun Hukum Acara MK, Op.Cit. hlm.95.
[43] Tanto Lailam, dalam “Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013, hlm.87
[44] Tanto Lailam, dalam “Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 Septermber 2013, hlm.54
[45] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta, CV.Rajawali, 1993, hlm.5
[46] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.142
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Latif, 2009, Fungsi MK: Upaya Mewujudkan  Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta
Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Kerjasama UGM dengan MK, Sekjend dan Kepaniteraan MK.
Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta
Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta
Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi,2005, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta
Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Yasrif Watampone, Jakarta
——-, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta
Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta
Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta
——–, 2010,Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta
Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan Indonesia Court Monitoring, Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/2006 perihal Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), 2007, Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, The Biography Institute, Bekasi
Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer DalamSistem Presidensial Indonesia,Rajawali Pers, Jakarta
——-, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda (2010), Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, Padang dan Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, Kompas, Jakarta
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, Jakarta
Artikel
Machmud Aziz, dalam “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi Volume 3 No.3 September 2006
Moh. Mahfud MD., dalam “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, Bunga RampaiKomisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, Jakarta, 2007
——-, “Pancasila sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa”, dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), 2011, Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstituisionalitas Indonesia, MK dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
M. Fajrul Falaakh, dalam “Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006
Rifqi S. Assegaf, Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Komisi Yudisial: Momentum Penguatan Gerakan Anti “Mafia Peradilan”, makalah di sampaikan dalam Diskusi Publik Eksaminasi Putusan MK tentang UU KY yang diselenggarakan oleh PuKAT UGM dan Indonesian Court Monitoring, Yogyakarta, 28 September 2006
Saldi Isra, 2011, dalam “Kata Pengantar”, Feri Amsari, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Sudjito bin Atmoredjo,dalam “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Kerjasama UGM dengan MK, Sekjend dan Kepaniteraan MK.
Tanto Lailam, dalam “Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-undang, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume II No.1 September 2013
——-, dalam “Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstititusi PKK Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang Volume II No.1 September 2013
——-, dalam “Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Jurnal Konstitusi P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II No.1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*