Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning DESAIN TOLOK UKUR PANCASILA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF – Tanto Blog

DESAIN TOLOK UKUR PANCASILA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF


DESAIN TOLOK UKUR PANCASILA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
Tanto Lailam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: tanto_tatanegara@yahoo.com
Abstrak
Makalah ini mengelaborasi mengenai tolok ukur Pancasila dalam pengujian undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif, Pancasila secara teoritis dan praktis dapat menjadi tolok ukur dalam pengujian undang-undang, sebab Pancasila merupakan pedoman umum bagi seluruh pemerintahan, yang memberikan tuntunan dan arah bagi pembentukan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur demi keadilan substantif, misalnya: Pengujian Undang-undang No.1/PNPS/Tahun 1965; (2) Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009; dan (3) Pengujian Undang-undang No.45 Tahun 1999.
Kata Kunci: Pancasila, Pengujian Undang-Undang, Keadilan Substantif
A.  PENDAHULUAN
Sistem norma hukum Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (Staatfundamental norm) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.[1] Sistem norma hukum yang bersifat heirarkis tersebut bertujuan menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi jika ada norma hukum (peraturan) yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi, dalam hal ini berlaku asas lex superiori derogat legi inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).[2]
Merujuk pada pandangan Mahfud MD bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan seolah kehilangan nyawa, hukum dengan mudah dirasuki oleh kepentingan sesaat yang justru bertentangan dengan cita dan tujuan hukum (Pancasila).[3] Dalam arti yang lebih khusus bahwa undang-undang belum sepenuhnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, Pancasila sebagai rechtsidee belum sepenuhnya diposisikan sebagai suatu cita hukum yang mengarahkan undang-undang untuk memenuhi keadilan substantif yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu mekanisme untuk mengawal nilai-nilai Pancasila dari berbagai kemungkinan terdistorsi oleh berbagai kepentingan dalam proses legislasi. Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai Pancasila belum dilakukan secara maksimal, misalnya dalam upaya konkrit yang menjadikan Pancasila sebagai pilihan utama untuk tolok ukur/ batu uji dalam menilai konstitusionalitas Undang-undang. Hal ini disebabkan berbagai problem yang masih menyelimuti pemahaman pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan oleh Konstitusi, yaitu tidak dijelaskan apakah pengujian ini dilakukan berdasarkan Pembukaan (Pancasila) atau pasal-pasal Undang-undang Dasar, sebab dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.
Sebagai kritik, merujuk pada pandangan Saldi Isra dan hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalasyang mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945?,[4] sehingga pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji, sebab dalam hasil penelitian tersebut ditemukan pasal-pasal yang bersifat menjelaskan dan mengelaborasi ketentuan UUD 1945 justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.[5] Berdasarkan uraian di atas, kajian ini hadir untuk melihat desain tolok ukur Pancasila dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substantif
B.  PEMBAHASAN
1.    Desain Teoritis Tolok Ukur Pancasila
Idealnya dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 harus dilihat kesesuaian antara undang-undang dengan Pancasila (norma Pembukaan) dan Pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945, mengingat norma keduanya berbeda. Proses penilaian pertentangan norma idealnya diawali dari Pancasila. Pandangan Mahfud MD, bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sangat terkait dengan Pancasila, Pancasila merupakan general acceptance of the same philosophy of government dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi.[6]
Artinya bahwa Pancasila merupakan tolok ukur yang mengikat dalam pengujian undang-undang, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.[7] Dalam pandangan Maria Farida Indrati Suprapto bahwa UUD 1945 terdiri atas dua kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasal), Pembukaan UUD dimaknai sebagai staatsfundamental normatau norma fundamental/ dasar negara, sedangkan Batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai staatsgrundgezts atau aturan dasar negara.[8]Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order).[9]
Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama di bandingkan Pasal-Pasal UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri,[10]atau jiwa Pancasila,[11]sehingga Pancasila dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara yaitu Pasal-Pasal atau batang tubuh UUD 1945,[12]dan merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.[13]Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia dan sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, [14] termasuk norma Pasal Undang-undang Dasar 1945. Pancasila juga merupakan cita hukum (rechtsidee) rakyat Indonesia dan merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi pada setiap peraturan perundang-undangan, dan merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut,[15] sehingga jangan sampai keluar dari nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pasal-pasal UUD 1945 dimaknai sebagai staatsgrundgezts atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara,
Pandangan Satya Arinanto bahwa dengan ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus norma fundamental negara, maka sistem hukum Indonesia baik dalam pembentukannya, penerapan, dan penegakkanya (pengujian undang-undang: penulis) tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif.[16] Pandangan lain bahwa pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.[17]
Mahfud MD menyatakan bahwa tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi, sehingga dalam praktik selalu mengutamakan ketentuan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan undang-undang yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan mengutamakan penegakan keadilan sesuai jiwa konstitusi, dengan alasan bahwa Pancasila menekankan pentingnya adil dan keadilan.[18] Pancasila menjadi tolok ukur/ batu uji, sehingga dapat menguji undang-undang langsung terhadap Pancasila atau Pembukaan UUD 1945, dalam praktik Mahkamah Konstitusi Pancasila diterjemahkan dalam putusan-putusan sebagai bentuk-bentuk penemuan keadilan substantif. Dalam hal ini, antara yang formal-prosedural dan/ atau substantif, Mahkamah Konstitusi memilih yang lebih adil sesuai dengan karakter kasus yang spesifik.[19]
2.    Desain Praktis Tolok Ukur Pancasila Dalam Pengujian
Meminjam bahasa Soekarno bahwa Pancasila sebagai philosofische grondslag yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran, jiwa hasrat yang menyatu dalam jiwa bangsa Indonesia, yang kesemuanya tidak bersifat tertulis. Philosofische grondslag mengandung nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan/ Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang diyakini kebenarannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai sumber nilai dan norma moral bagi penegakan dan pengelolaan kehidupan bersama baik dalam berbangsa maupun bernegara.[20]Misalnya keadilan sosial juga dapat didefenisikan sebagai perilaku, yakni perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan utama dari adanya keadilan sosial.[21]
Untuk itu, Pancasila sebagai philosofischegrondslag harus dioperasionalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Operasionalisasi nilai-nilai Pancasila secara konstitusional mensyaratkan, yaitu:[22]Pertama, kesesuaian dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan nilai-nilai Pancasila; Kedua, syarat filosofis terkait dengan konsistensi antar setiap undang-undang dengan kaidah penuntun hukum yang ada pada Pancasila; Ketiga, syarat yuridis yang mengharuskan setiap undang-undang singkron dengan peraturan lainnya, baik vertikal maupun horizontal. Keempat, syarat sosiologis yang mewajibkan setiap undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat demi terselenggaranya negara hukum yang sejahtera, adil dan demokratis yang mampu mengayomi segenap masyarakat Indonesia.
Dalam kehidupan berhukum di Indonesia, muncul pandangan mengenai nilai sebagai tujuan hukum, yaitu: nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum. Pandangan teori hukum klasik yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum setidaknya harus mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).[23] Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.[24] Tiga nilai dasar tersebut jika dilihat secara teoritis merupakan sebagian nilai-nilai dalam Pancasila. Selain nilai tersebut, Pancasila juga mengandung nilai dasar hukum bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai Ketuhanan, dalam bahasa empiris diterjemahkan kedalam dalam dunia peradilan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya bahwa keadilan tersebut harus bersumber pada nilai-nilai agama dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Terkait dengan fokus kajian ini, penulis menganalisis beberapa putusan yang secara jelas (tersurat) dan tersirat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur pengujian undang-undang, misalnya: (1) Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; (2) Putusan No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (3) Putusan No.018/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang No.45 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Pertama, Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik. Praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. Oleh karenanya, domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara.
Putusan ini sangat jelas menggunakan Pancasila sebagai tokok ukur, namun putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak karena tidak beralasan hukum, sehingga dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya pertentangan norma hukum Undang-Undang No.1/PNPS/Tahun 1965 terhadap Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945. Namun bangunan argumentasi Mahkamah Konstitusi sangat jelas dalam memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan  Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.
Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam putusan ini tidak tersurat, tetapi lebih tersirat dengan menggunakan dasar nilai kemanfaatan sebagai tujuan hukum dalam negara hukum Pancasila, nilai kemanfaatan ini merupakan salah satu nilai dalam nilai-nilai Pancasila.
Dalam kasus ini yang merujuk pada hasil temuan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya pembentukan Undang-undang No.3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat procedural” atau pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dengan berpijak pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-undang No.24 Tahun 2003) dapat menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pilihan Mahkamah Konstitusi sangat tepat dengan tidak membatalkan undang-undang tersebut.
Argumentasi yang dibangun Mahkamah Konstitusi, jika undang-undang yang diuji tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: (i) dalam undang-undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari undang-undang yang diubah; (ii) sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam undang-undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.
Bangunan argumentasi tersebut berpijak pada pengutamaan nilai-nilai Pancasila (nilai kemanfaatan), sehingga memutus berdasarkan nalar hukum progresif yang tidak terkungkung oleh kepastian teks, dan lebih menekankan pada keadilan substantif. Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang, namun secara materiil undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum dan materinya lebih baik dan sesuai dengan semangat Pancasila dalam mewujudkan tatanan bernegara hukum yang lebih baik, sehingga penilaian cacat prosedural tersebut dijadikan koreksi pembentukan undang-undang.
Pengenyampingan pengujian formil demi nilai kemanfatan hukum adalah tepat dan benar, sebab pengujian formil terkait dengan proses pembentukan harus melihat terlebih dahulu substansi / materi undang-undang yang dilahirkan. Proses pembentukan undang-undang memberikan pengaruh terhadap kualitas undang-undang yang dihasilkan, namun jika proses yang cacat prosedural tetapi kualitas materinya baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak harus dibatalkan. Pilihan jika terjadi pertentangan antara formalitas dengan substansi, maka demi keadilan substantif yang harus diutamakan Mahkamah Konstitusi adalah substansi undang-undang, artinya pertentangan norma hukum secara formil diperbolehkan disimpangi demi materi undang-undang yang berkualitas/ baik.
Substansi undang-undang yang baik inilah sebagai jalan untuk mencapai tujuan hukum, sebab secara filosofis tujuan dibentuknya hukum (undang-undang) dalam negara hukum Pancasila adalah mencapai kedamaian, kedamaian dalam arti keserasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman.[25] Berdasarkan tujuan filosofis tersebut, maka nilai kemanfaatan dari undang-undang adalah undang-undang tersebut memberikan kontribusi bagi penataan kelembagaan hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dalam undang-undang terdahulu menimbulkan banyak permasalahan dan undang-undang dibentuk untuk mengatasi masalah,[26]jadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum dan konflik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No.45 Tahun 1999, pengujian undang-undang a quodidasarkan pada pertimbangan pemberlakuan materi atau substansi Undang-undang a quo yang secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara sosial politis dapat menciptakan konflik sosial antar masyarakat Papua. Pada intinya pengujian ini adalah bahwa undang-undang yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) dan berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum dalam masyarakat. Pengujian keberlakuan ini di dasari pemahaman bahwa terdapat syarat sosiologis yang mewajibkan setiap undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat demi terselenggaranya Negara Hukum Pancasila yang sejahtera, adil dan demokratis yang mampu mengayomi segenap masyarakat Indonesia.[27] Jika ada undang-undang yang dapat menciptakan konflik sosial di masyarakat, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan.
Dalam putusan tersebut konflik sosial disebabkan adanya benturan hukum antara Undang-Undang No.45 Tahun 1999 dan Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa fungsi hak menguji berlaku terhadap produk hukum non peradilan, hak menguji ini untuk menilai kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi (sinkronisasi vertikal) maupun sederajat (sinkronisasi horisontal).[28] Merujuk pada pendapat tersebut, Penulis berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak menguji beberapa undang-undang yang saling bertentangan (pertentangan antara norma dalam undang-undang yang satu dengan yang lainnya) terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebab benturan antar undang-undang tersebut akan menyebabkan tersumbatnya tujuan dalam berbangsa dan bernegara, dan tentunya akan merusak bangunan persatuan dan kesatuan Indonesia. Rusaknya bangunan hukum yang sederajat tersebut lebih lanjut dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, baik nilai keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum yang adil.
Dalam pengujian undang-undang ini, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah penjaga nilai-nilai Pancasila yang hidup di dalam masyarakat atau dapat menjadi perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living of constitution)[29] ini merupakan terobosan hukum berkeadilan substantif, bahwa dalam pengujian undang-undang tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual saja tetapi kontekstual kemasyarakatan yang sangat berkaitan dengan dimensi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penggunaan pendekatan sosiologis ini ada benarnya, merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo yang meyakini bahwa tidak ada rumusan satu undang-undang pun yang absolut benar, lengkap, dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut Satjipto penafsiran hukum merupakan sebuah ”sarana” yang dapat menjembatani kekurangan aturan objek yang dirumuskan dengan perumusannya, untuk itu menurut Satjipto penafsiran hukum progresif dibutuhkan untuk kembali memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (formal).
Cara itu berguna agar hukum mampu mencapai kehendak tertinggi dari keinginan manusia di dunia yaitu kebahagian. Hukum berfungsi mencapai harapan-harapan tersebut, menurut Satjipto hendaknya hukum bisa memberikan kebahagian kepada rakyat dan bangsanya. Untuk mencapai kebahagian itu, hukum sebagai alat harus mampu dipraktikkan secara luar biasa dan progresif. Masyarakat memang membutuhkan ketertiban serta keteraturan, sebab itu masyarakat membutuhkan hukum. Namun ketertiban hukum tidak harus menghalangi manusia untuk bertindak progresif agar hukum menjadi hidup dan menyentuh aspek-aspek keadilan di masyarakat.[30]
Berdasarkan uraian putusan di atas, dapat disederhanakan bahwa makna bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu adanya norma hukum baik materi (materiil) maupun proses pembentukannya (formil) yang tidak sesuai/ berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, ketidaksesuaian atau perbedaan tersebut yang menyebabkan peraturan di bawahnya tidak memiliki landasan keberlakuan, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,[31] dan  Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan kritalisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Intinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan tolok ukur constitutional review, Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.[32] Nilai-nilai Pancasila dalam pengujian undang-undang bersifat fleksibel sehingga lebih mudah mencapai keadilan substantif, lebih mudah mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Pancasila dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai dan menguji keberlakuan sebuah undang-undang dalam masyarakat, menilai benturan hukum antar undang-undang yang dapat menyebabkan tidak berjalannya negara hukum Pancasila, dan hal-hal lain yang tidak terkungkung oleh teks.
Menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur pengujian undang-undang memiliki kelebihan: (1) lebih mengutamakan penegakan keadilan, kemanfataan, dan kepastian hukum sesuai jiwa konstitusi, dengan alasan bahwa Pancasila menekankan pentingnya adil dan keadilan. (2) Merujuk pada hasil penelitian PusaKo, bahwa pengujian oleh lembaga yudisial merupakan suatu instrumen pengawasan terhadap penuangan Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan, agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan falsafah bangsa (Pancasila),[33] baik substansi maupun prosedur pembuatannya. (3) Tolok ukur Pancasila akan mewujudkan makna sesungguhnya tentang pengujian norma hukum yang melindungi sistem nilai fundamental bangsa Indonesia, dalam hal ini tidak terbatas pada teks belaka tetapi lebih mengacu pada kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila; (4) lebih mudah dalam mewujudkan negara hukum Pancasila, dan implementasi elemen-elemen dalam negara hukum Pancasila.
C.  PENUTUP
1.    Kesimpulan
Pancasila merupakan khittah kenegaraan, dasar filsafat negara, dan core valuesdalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi konsensus nasional karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran etis yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan general acceptance of the same philosophy of government, yang ditempatkan sebagai tujuan hukum dalam negara hukum Pancasila.Dengan merujuk pada pemahaman tersebut, tepat jelas bahwa Pancasila merupakan tolok ukur dalam pengujian Undang-undang, dan dengan tolok ukur Pancasila maka terbuka peluang menguji keberlakuan Undang-Undang dalam masyarakat dan menguji benturan substansi antar Undang-undang (pengujian horizontal), dan kesemuanya itu mengarah pada perwujudkan keadilan substantif sebagai inti dan tujuan akhir dari penegakan hukum.
2.    Saran
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konsitusi kedepan, perlu penegasan bahwa Pancasila sebagai salah satu tolok ukur dalam pengujian Undang-undang dalam rangka mewujudkan keadilan substantif melalui pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perlu upaya konkrit dalam menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkeadilan substantif.


[1] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.39
[2] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm.206.
[3] Mahfud MD, Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa, Sarasehan Nasional 2011 “Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011, hlm 17
[4] Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm.100
[5] Ibid., hlm.101. lihat juga Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.308
[6] Mahfud MD, dalam “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.12-13
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa status Penjelasan UUD 1945 tidak lagi merupakan bagian dari naskah UUD 1945
[8] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.48
[9] Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis”, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan 29 Desember 2007, hlm.6
[10] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.40
[11] Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm.84
[12] A.Hamid. S. Attamimi, Disertasi “Peranan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Jakarta: Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 1990, hlm.160
[13] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.29
[14] A. Hamid S. Attamimi, Op.Cit., hlm.159
[15] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.41
[16] Satya Arinanto, dalam “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.211
[17] Hamdan Zoelva, dalam “ Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.229
[18] Mahfud MD, dalam “ Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, bahan pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 6 Juni 2011, hlm.14-15
[19] Ibid.
[20] Mahfud MD, “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.12-13
[21] Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Jawa Timur: Surya Pena Gemilang, 2010, hlm.19
[22] Hasil Rekomendasi Sarasehan Nasional 2011
[23] Helmi, dalam “Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara, Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007, hlm.217
[24] M. Hatta Ali, dalam “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Trasformasi”, Bunga Rampai Komisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm.90
[25] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, Op.Cit., hlm.5
[26] Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.142
[27] Surono dan Miftakhul Huda (ed), Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia (Prosiding Sarasehan Nasional 2011), Jakarta dan Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi dan Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm.218
[28] M. Fajrul Falaakh, dalam “Terobosan MA Dalam Judicial Review, Kompas 24 Juni 1993, hlm.4
[29] Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda., Op.Cit., hlm.132
[30] Feri Amsari, dalamSatjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, hlm.181
[31] Ibid., hlm.22
[32] Moh.Mahfud MD, Pancasila sebagai…Op.Cit., hlm.27
[33] Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda., Op.Cit., hlm.162

Daftar Pustaka
Buku:
A.Hamid. S. Attamimi, 1990, Disertasi “Peranan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Jakarta: Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press.
Dahlan Thaib, Ni’matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers.
Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Press.
Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius .
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: CV.Rajawali.
Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
——-, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta: Pusako FH Universitas Andalas dan Sekjend dan Kepaniteraan.
Surono dan Miftakhul Huda (ed), 2011, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia (Prosiding Sarasehan Nasional 2011), Jakarta dan Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi dan Universitas Gadjah Mada.
Suteki, 2010, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Jawa Timu: Surya Pena Gemilang.
Yuliandri, 2009,  Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Pers.
Makalah dan Artikel :
Helmi, dalam “Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara, Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007
Feri Amsari, dalamSatjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009
Hamdan Zoelva, dalam “ Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, dalam Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD, dalam “ Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, bahan pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 6 Juni 2011
Mahfud MD, dalam “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm.12-13
Falaakh, dalam “Terobosan MA Dalam Judicial Review, Kompas 24 Juni 1993
M. Hatta Ali, dalam “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Trasformasi”, Bunga Rampai Komisi Yudisal dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, Jakarta
Satya Arinanto, dalam “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*