Mohon untuk tidak mengupload file materi perkuliahan yang berbentuk pdf, ppt, doc, xls ke Blog Staff UMY -- Silahkan upload file-file tersebut ke E-Learning ANALISIS PENGUJIAN FORMIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 001/PUU-I/2003 Dan 27/PUU-VII/2009 – Tanto Blog

ANALISIS PENGUJIAN FORMIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 001/PUU-I/2003 Dan 27/PUU-VII/2009


ANALISIS PENGUJIAN FORMIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 001/PUU-I/2003 Dan
27/PUU-VII/2009 
TANTO LAILAM
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.
E-mail: tanto_tatanegara@yahoo.com
A. PENDAHULUAN
Pandangan Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu heirarki/ tata susunan, sehingga dalam hal tata susunan sistem norma maka norma tertinggi menjadi dasar dan tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, apabila norma dasar tersebut berubah, maka akan menjadi rusak sistem norma yang ada di bawahnya.[1] Lebih lanjut Hans Kelsen membagi jenjang norma tersebut dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu mulai dari grundnorm (sebagai jenjang norma tertinggi) sampai dengan norm (sebagai jenjang norma yang ada dibawahnya).[2]Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh seorang muridnya, yang bernama Hans Nawiasky, dalam teorinya yang mengkaitkan jenjang norma hukum dengan keberadaan suatu negara. Dalam pandangannya, bahwa jenjang norma hukum tersebut tidak hanya berjenjang tetapi juga berkelompok.[3]
Pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut berpengaruh pada sistem norma hukum Indonesia (peraturan perundang-undangan), sehingga sistem peraturan perundang-undangan juga bersifat heirarkis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (Staatfundamentalnorm) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.[4]Hierarki peraturan perundang-undangan bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Di sini berlaku asas lex superiori derogat legi inferiori (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).[5]
Empat dasar hukum yang mengatur mengenai jenjang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum yang pernah berlaku (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan dasar hukum yang sedang berlaku (Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yaitu:
Tabel 1.
Perbedaan Jenjang Peraturan Perundang-undangan
Tap MPRS No. XX/ MPRS/1966
Tap MPR No. III/ MPR/ 2000
UU No. 10 Tahun 2004
UU No.12 Tahun 2011
1. UUD 1945
2. Tap MPR/S
3. UU/ Perppu
4. PP
5. Keppres
6. Peraturan pelaksanaan lainnya
1. UUD 1945
2. Tap MPR/S
3. UU
4. Perppu
5. PP
6. Perda
1. UUD 1945
2. UU/ Perppu
3. PP
4. Perpres
5. Perda (Peraturan Propinsi, Peraturan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Desa
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/ Perppu
4. PP
5. PerPres
6. Peraturan Gubernur
7. Peraturan Kabupaten/ Kota
Untuk menjaga heirarkisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk menilai sekaligus menentukan pertentangan norma hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap UUD, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (the legitimate interpreter of the constitution),[6] yang kewenangannya meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni putusan  Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
Pandangan penulis bahwa praktik pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masih mengandung beberapa permasalahan, yaitu:
Pertama, luasnya makna pertentangan norma hukum, terutama dalam pengujian formil,[7]hal ini disebabkan belum adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan pertentangan norma hukum, sebagai contoh pengujian Undang-undang No. 3 Tahun 2009 yang dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dianggap cacat prosedural tetapi tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan demi asas kemanfaaatan, dalam hal ini tolok ukur yang digunakan adalah non konstitusi bukan konstitusi. Menurut Machmud Aziz bahwa pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu mendapat penjelasan yang tepat.[8] Senada dengan pandangan tersebut, Saldi Isra mengemukakan bahwa makna pertentangan norma hukum tersebut harus dikaji dan dijelaskan secara tepat.[9] Hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, juga mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945?, sehingga pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji dan dijelaskan secara tepat dan bahkan diimplementasikan secara tepat pula oleh Mahkamah Konstitusi.[10]
Kedua, merujuk pada pandangan M. Fajrul Falaakh bahwa UUD 1945 secara singkat menentukan “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang (Pasal 22A). UUD 1945 secara eksplisit “menyerahkan” kewenangan kepada Legislatif untuk mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang. Berarti yang akan terjadi adalah menguji suatu fakta tentang tata cara pembentukan Undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011), praktis pengujian formil pada tingkat ini adalah pengujian tentang pembentukan Undang-undang berdasarkan tolok ukur Undang-undang, termasuk yang menjadi tolok ukur adalah Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam kenyataan bahwa Undang-undang juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan tata tertib yang berlaku pada dan bagi masing-masing lembaga yang terlibat dalam pembentukan Undang-undang. Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana pengujian formil terhadap pembentukan Undang-undang harus mengikuti peraturan non konstitusi?.[11] Dalam praktik pengujian formil, adalah argumen yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 27/PUU-VII/2009 halaman 82-83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata tertib DPR RI No.08/DPR RI/2005 adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-undang yang diharuskan oleh UUD 1945.
Berdasar hal di atas dalam praktik pengujian formil di Mahkamah Konstitusi bisa saja tolok ukur yang digunakan dalam menilai pertentangan norma hukum Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak hanya UUD 1945 saja, tetapi juga Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Ketentuan terakhir ini tidak diatur secara jelas dalam konstitusi maupun dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005, yang menjadi pertanyaan bisakah dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 menggunakan tolok ukur Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat atau peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik rumusan permasalahan, yaitu apakah tolok ukur pertentangan norma hukum dalam putusan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar secara formil ?
B. PEMBAHASAN
1.    Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
Pengujian formil (formeele toetsing) merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang bukan dari segi materinya, Sri Soemantri mendefenisikan pengujian formil atau hak uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana yang telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak,[12]sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formil adalah mengenai prosedur pembuatan undang-undang.[13]Sementara Mahfud MD mengemukakan bahwa uji formal berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme (misalnya pembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak kuorum).[14]
M. Fajrul Falaakh mengemukakan bahwa hak menguji formal (prosedural) untuk menentukan benar tidaknya cara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan,[15] atau wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah memenuhi semua prosedur (procedure) pembentukannya sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi yang diuji dalam pengujian formil adalah prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya dalam proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diharuskan memenuhi syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu harus dicabut jika ditolak oleh DPR (Pasal 22 UUD 1945).[16] Pemahaman lebih luas mengenai pengertian pengujian formil disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa pengujian dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi bentuk hukum tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum. Aspek format, formal, dan formalisasi itu sendiri cukup luas cakupannya, yaitu mulai dari proses persiapan berupa perancangan sampai pada tahap pengundangan dan bahkan pemberlakuan suatu norma menjadi norma yang mengikat untuk umum.[17]Dalam pandangannya bahwa pengujian formil tidak mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang, dan pemberlakuan undang-undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang,[18]juga dijelaskan bahwa pengujian formil berkaitan dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membentuknya.[19]
Pengertian yang dapat dikembangkan dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat sangat kompleks, secara umum kriteria yang dapat dipakai untuk menilai suatu objek pengujian (undang-undang terhadap Undang-undang Dasar) dari segi formalnya (formeele toetsing) adalah sejauh mana peraturan di atas ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appopriate form), oleh institusi yang tepat (appopriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appopriate procedure). Penjabaran dalam beberapa hal: (1) pengujian atas pelaksanaan tata cara dan prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam hal pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; (2) pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; (3) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; (4) pengujian atas hal-hal yang lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Keempat kategori pengujian formil tersebut di atas, dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu: pengujian atas proses pembentukan undang-undang dan pengujian atas hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.[20]
Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.06/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3) mengatur pengertian pengujian formil bahwa “pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil”. Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas kalimat terakhir dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut maknanya termasuk aspek keberlakuan sebuah undang-undang.[21] Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa pengujian keberlakuan merupakan bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan argumen bahwa pengujian formil termasuk pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No.45 Tahun 1999, yang dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian formil sebagaimana dicakup oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan keberlakuan sebuah undang-undang. [22] Menurut penulis bahwa argumen tersebut masih bias, sebab dalam pengujian undang-undang a quo didasarkan pada pertimbangan materi atau substansi Undang-undang a quoyang secara keseluruhan menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara sosial politis dapat berakibat konflik dalam masyarakat, bukankah ini bagian dari pengujian materiil dimananya materinya/ substansinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2.    Tolok Ukur Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Tolok ukur pertentangan norma hukum dalam pengujian formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a.    Tolok Ukur Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal,[23]dalam pandangan Maria Farida Indrati Suprapto bahwa UUD 1945 terdiri atas dua kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasal), Pembukaan UUD (Pancasila) dimaknai sebagai staatsfundamental norm atau norma fundamental/ dasar negara, sedangkan Batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai staatsgrundgeztsatau aturan dasar negara.[24]Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national legal order).[25]
Pasal-pasal (batang tubuh) dimaknai sebagai staatsgrundgezts atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara, norma-norma dari aturan dasar ini merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga merupakan norma tunggal dan belum disertai dengan norma sekunder, dalam UUD 1945 aturan dasar negara atau aturan pokok negara tertuang dalam Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945,[26]yang dimaksud Pasal-Pasal adalah dari Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 sampai pada Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 UUD 1945, termasuk 3 (tiga) Pasal aturan peralihan dan 2 (dua) Pasal aturan tembahan.
Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dalam arti formil adalah proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (UUD 1945), lebih tegas dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa tugas utama Mahkamah Konstitusi menegakkan konstitusi sehingga dalam praktik selalu mengutamakan ketentuan konstitusional berdasarkan UUD 1945. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan undang-undang yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi akan mengutamakan penegakan keadilan sesuai jiwa konstitusi, dengan alasan bahwa Pancasila menekankan pentingnya adil dan keadilan. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjadi “tolok ukur” dan “batu uji” utama, sehingga dapat menguji Undang-undang langsung terhadap Pancasila atau Pembukaan UUD 1945, dalam praktik Mahkamah Konstitusi Pancasila diterjemahkan dalam putusan-putusan sebagai bentuk-bentuk penemuan keadilan substantif. Dalam hal ini, antara yang formal-prosedural dan/atau substantif, Mahkamah Konstitusi memilih yang lebih adil sesuai dengan karakter kasus yang spesifik.[27]Merujuk pada hasil penelitian PusaKo, bahwa pengujian oleh lembaga yudisial merupakan suatu instrumen pengawasan terhadap penuangan Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan, agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan falsafah bangsa (Pancasila:penulis).[28]
Bertentangan dengan Pancasila, tolok ukurnya adalah Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” yang mengandung nilai-nilai, sebab pembentukan undang-undang harus berdasarkan pada nilai-nilai tersebut, seperti: (1) tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; (2) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (3) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; (4) menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; (5) dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (6) di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (7) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (8) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
(9) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD 1945 terkait dengan kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, misalnya: suatu undang-undang tidak dibahas secara bersama oleh DPR dan Presiden tetapi langsung disetujui saja, tentunya kasus ini akan bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan dibahas dalam arti bahwa secara faktual bahwa suatu undang-undang tersebut dibahas materinya bukan hanya disetujui oleh DPR dan Presiden.
b.   Tolok Ukur Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang tolok ukurnya adalah Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jika ketentuan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 tidak mengatur secara rinci atau mendelegasikan pengaturan kepada peraturan di bawahnya, maka untuk mewujudkan keadilan dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan tolok ukur lainnya, yakni non konstitusi. Non konstitusi dalam arti peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi) baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya, seperti: Undang-Undang (ketentuan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik secara normatif terdapat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011)/  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya, termasuk juga Putusan Pengadilan. Namun dalam sub bahasan ini penulis hanya mengkaji Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.
Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie,[29]alat ukur atau penilai konstitusionalitas undang-undang, yaitu: (1) Naskah Undang-Undang Dasar resmi tertulis; (2) Dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah Undang-Undang Dasar itu, seperti: risalah- risalah, keputusan dan ketetapan MPR, Undang-Undang tertentu, peraturan tata tertib, dll; (3) Nilai- nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; (4) Nilai- nilai yang hidup dari kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan prilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat hal tersebut merupakan sumber dalam keseluruhan tatanan hukum tata negara atau constitutional law yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, sebab pengertian konstitusionalitas itu bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku kepada apa yang tertulis dalam naskah Undang-undang Dasar 1945 saja. Pandangan Jimly Asshiddiqie dalam menilai konstitusionalitas undang-undang dapat menggunakan ketentuan non konstitusi (misalnya peraturan tata tertib), namun pandangan tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang implementasi non konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Intinya penulis sependapat dengan pandangan Jimly Asshiddiqie tersebut, namun menurut penulis bahwa penggunaan non konstitusi (Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik) hanya terbatas pada pengujian formil, terutama berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, dan tidak tepat digunakan dalam pengujian materiil. Pandangan lain berasal dari Maruarar Siahaan, bahwa tolok ukur pengujian formil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (non konstitusi: penulis), diatur bahwa: “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. [30] Ketentuan dalam Undang-undang ini sudah tidak berlaku, yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke wetgeving)[31] menurut A.Hamid S Attamimi, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas-asas yang berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.[32] Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra, asas-asas hukum pembentukakan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan conditio sine quanon bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.[33]
Menurut Van der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: asas formal (formele beginselen) dan asas materiil (materiele beginselen). Asas formal meliputi: (1) het beginselen van duidelijke doelstelling (asas tujuan yang jelas); (2) het beginselen van het juiste orgaan (asas organ/ lembaga yang tepat); (3) het noodzakerlijkheids beginselen (asas perlunya pengaturan); (4) het beginselen van uitvoerbaarheids (asas dapat dilaksanakan); (5) het beginselen vn consencus (asas konsensus). Asas materiil meliputi: (1) het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek (asas terminologi dan sistematika yang jelas); (2) het beginselen van de kenbaarheid (asas dapat dikenali); (3) het rechtstelijkheids beginselen (asas perlakuan yang sama dalam hukum); (4) het rechtzekerheids beginselen (asas kepastian hukum);dan (5) het beginselen van de individuele rechtsbedeling (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).[34]Dalam konsteks ke Indonesia-an, menurut A. Hamid S.Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: (a) cita hukum Indonesia (Pancasila); (b) asas negara berdasarkan hukum; (c) asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi; (d) asas-asas lainnya.[35]
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dapat digunakan hakim untuk melakukan pengujian (toetsen) agar peraturan tersebut memenuhi asas dimaksud.[36] Merujuk pada pandangan tersebut, bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian Undang-undang dengan tolok ukur asas-asas pembentukan peraturan perudang-undangan yang baik. Menurut Philipus M.Hadjon, asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik dapat berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil).[37] Senada dengan pandangan tersebut, dikemukakan oleh Yuliandri bahwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengujian terhadap undang-undang baik secara materiil maupun formil.[38]
Penulis kurang sependapat dengan pandangan Philipus M.Hadjon dan Yuliandri di atas terkait uji materiil, dalam arti bahwa asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kurang tepat dijadikan tolok ukur pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi, sebab akan mengacaukan pemahaman dan praktik pengujian formil dan materiil itu sendiri. Pengujian formil menitikberatkan pada proses pembentukan undang-undang apakah sesuai dengan konstitusi dan asas-asas umum pembentukaan peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan pengujian materiil terkait apakah norma hukum atau substansi undang-undang bertentangan dengan norma atau substansi Undang-undang Dasar 1945 melalui berbagai metode panafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam hukum positif tertuang dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 (terkait pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 termasuk dalam pengertian non konstitusi). Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang baik tertuang dalam Pasal 5-6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Pasal 5 meliputi asas: Kejelasan Tujuan[39]; Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat[40]; Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan[41]; Dapat Dilaksanakan[42]; Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan[43]; Kejelasan Rumusan[44]; Keterbukaan[45]. Pasal 6 asas penentuan materi meliputi: Pengayoman[46]; Kemanusiaan[47]; Kebangsaan[48]; Kekeluargaan[49]; Kenusantaraan[50]; Bhinneka Tunggal Ika[51]; Keadilan[52]; Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan[53]; Ketertiban Dan Kepastian Hukum[54]; Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan[55]; Dan Asas Sesuai Dengan Bidang Hukum Masing-Masing.[56]
Asas-asas tersebut lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Pembentukan undang-undang dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harus dibuktikan dengan adanya fakta hukum, misalnya asas penentuan materi atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara materiil, bahwa jika dalam pembentukan undang-undang ada faktor kesengajaan atau kelupaan tidak memasukan materi undang-undang sesuai dengan Pasal 6 perihal asas penentuan materi meliputi: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing, maka pembentukan undang-undang bertentangan dengan asas di atas, jika salah satu ketentuan asas di atas dilanggar tentu akan berdampak pada pembatalan undang-undang secara keseluruhan. Selain itu, misalnya dalam pembahasan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat tidak melibatkan masyarakat (partisipasi) atau misalnya tidak kuoru, dan lainnya. Jadi ketentuan Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan Yang Baik dijadikan dasar dalam menilai fakta proses pembentukan undang-undang, bukan menilai apakah norma hukum Undang-undang yang di uji oleh Mahkamah bertentangan dengan non konstitusi (misalnya Peraturan Tata Tertib). Artinya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah menilai fakta pembentukan undang-undang apakah telah sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21, Pasal 22A Undang-undang Dasar 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-VII/2009 merupakan contoh nyata bahwa pertentangan norma hukum dalam pengujian undang-undang menggunakan tolok ukur asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan tolok ukur asas keterbukaan terbukti adanya cacat prosedural dalam pembentukan Undang-undang yang diuji yang pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi, namun demi asas kemanfaatan hukum Undang-undang ini dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat Mahkamah Konstitusi berkaitan hal di atas, yaitu:
a)    Adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945
b)   Temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini;
c)    Meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum
d)   Apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena: (i) dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah; (ii) sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009;
e)    Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.
Dalam pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan tolok ukur “asas keterbukaan” terbukti adanya cacat prosedural dalam pembentukan Undang-undang yang diuji yang pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi, Pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa: “Adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedural dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut temuan Mahkamah Konstitusi mengenai “cacat prosedural” tersebut dianulir yang implikasinya Undang-Undang a quo demi asas kemanfaatan hukum dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, cacat prosedural berdasarkan tolok ukur “Asas keterbukaan” ini disimpangi oleh nilai kemanfaatan undang-undang a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Artinya bahwa pertentangan norma dalam pengujian formil terkait Asas-asas umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disimpangi oleh nilai-nilai konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Asas keterbukaan yang mengidealkan pembentukan undang-undang harus melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat), partisipasi masyarakat merupakan perkembangan dalam sistem politik modern, dalam arti adanya penyediaan ruang publik sebagai tuntutan mutlak sebagai upaya demokratisasi, sebab mustahil dapat mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum tanpa partisipasi masyarakat.[57]Dalam pandangan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi publik merupakan salah satu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat untuk dituangkan dalam peraturan.[58] Melalui partisipasi publik diharapkan peraturan perundang-undangan akan memiliki kelebihan dalam hal efektifitas keberlakuan di dalam masyarakat.[59]
Asas keterbukaan merupakan bentuk implementasi dari asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama merupakan implementasi dari asas konsensus. Menurut A.Hamid S Attamimi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan asas konsensus (het beginselen van concencus), yakni adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab peraturan perundang-undangan dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.[60] Lanjutnya bahwa asas konsensus dapat diwujudkan dengan perencaaan yang baik, jelas, terbuka, diketahui masyarakat mengenai akibat-akibat yang akan ditimbulkan serta latar belakang tujuan-tujuan yang hendak dicapai.[61]
Alasan asas kemanfataan sebagai tujuan hukum dalam pertimbangan Mahkamah merupakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga, mengenai asas tujuan yang jelas dan asas perlunya pengaturan dari undang-undang, dalam arti bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatasi keadaan-keadaan yang menimbulkan permasalahan hukum.[62] Alasan pengeyampingan asas keterbukaan dalam putusan ini tentunya demi asas kemanfaatan sebagai tujuan hukum (asas tujuan yang jelas). Secara filosofis tujuan hukum adalah mencapai kedamaian, kedamaian dalam arti keserasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman.[63]Berdasarkan tujuan filosofis tersebut, maka asas kemanfaatan dari undang-undang adalah undang-undang tersebut memberikan kontribusi bagi penataan kelembagaan hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dalam undang-undang terdahulu menimbulkan banyak permasalahan. Asas perlunya pengaturan merupakan asas bahwa pembentukan undang-undang yang berkaitan dibentuk untuk mengatasi masalah,[64] jadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dibentuk untuk mengatasi permasalahan kekosongan hukum.
c.    Putusan Pengadilan
Ketentuan non konstitusi lainnya adalah putusan pengadilan pidana, dalam pandangan Saldi Isra bahwa proses pembentukan Undang-undang merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan/ atau dilanggar aturan proses pembentukannya, yaitu dalam hal hubungan DPR dan DPD, partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang, kehadiran anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, dan dalam hal terkuaknya praktik moral hazard berupa suap dan/ atau korupsi dalam proses pembentukan Undang-undang.[65]Pandangan Saldi Isra ini sangat terkait dengan fakta tentang proses pembentukan Undang-undang yang hanya bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada baik dipersidangan maupun non persidangan, sebagai misal praktik suap dilakukan di hotel, dan tempat lainnya.
Pasal 18 ayat (1) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang diatur, dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksanaan permohonan atau menunda putusan. Konsekuensi dari pengujian formil, apabila permohonan diterima dan pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, khususnya bertentangan dengan asas keterbukaan dalam  pembentukan undang-undang.[66] Alasannya disamping yang telah dipaparkan diatas termasuk karena adanya cacat hukum dalam kehendak (misalnya suap) yang menyebabkan undang-undang dibentuk bukan atas wewenang kelembagaan yang diatur jelas dalam UUD 1945.[67]
Jika dalam proses pembentukannya dapat dibuktikan adanya tindak pidana, misanya suap dan korupsi, untuk pembuktian adanya tindak pidana tersebut harus dibuktikan oleh putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Tindak pidana dalam pembentukan undang-undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan praktik suap dan korupsi dalam pembentukan Undang-undang, maka praktik suap dan korupsi harus dibuktikan melalui peradilan pidana yang hasilnya berupa “putusan pengadilan”, jika ternyata dalam putusan pengadilan pidana tersebut terbukti terjadi praktik suap dan korupsi dalam pembentukan undang-undang, maka menurut penulis bahwa “putusan pengadilan” tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Syarat sebuah putusan pengadilan dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai pertentangan norma adalah: (1) dalam pengujian formil tersebut, pemohon berpendapat bahwa undang-undang yang di uji mengandung cacat hukum karena pembentukannya di duga telah terjadi tindak pidana dan Mahkamah menilai permohonan pemohon tersebut terbukti; (2) putusan pengadilan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Tolok ukur yang digunakan dalam menilai pertentangan norma dalam pengujian formil Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah adalah (1) ketentuan konstitusi, baik Pembukaan UUD 1945 (Pancasila) maupun Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan pembukaan (Pancasila) adalah dalam proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam arti proses pembentukan tidak sesuai dengan norma konstitusi. (2) Tolok ukur Asas-asas Pembentukan Peraturan yang baik, meliputi: Asas Kejelasan Tujuan; Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat; Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan; Asas Dapat Dilaksanakan; Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; Asas Kejelasan Rumusan; Asas Keterbukaan; Asas Pengayoman; Asas Kemanusiaan; Asas Kebangsaan; Asas Kekeluargaan; Asas Kenusantaraan; Asas Bhinneka Tunggal Ika; Asas Keadilan; Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan; Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan; dan Asas Sesuai Dengan Bidang Hukum Masing-Masing. Asas-asas tersebut sebagai tolok ukur terhadap fakta pembentukan undang-undang. (3) Tolok ukur putusan pengadilan pidana, dalam hal ini tolok ukur ini untuk membuktikan adanya praktik suap atau korupsi dalam proses pembentukan undang-undang, putusan pengadilan sebagai bukti sahih terjadinya tindak pidana.
2.  Saran
Saran yang diperlukan, yaitu perlu dipertegas penggunaan tolok ukur dalam pengujian formil (termasuk kriteria dan batasannya) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, baik Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Hal ini diperlukan agar tolok ukur tersebut dapat dijadikan landasan praktik dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai dasar dari negara hukum.
 
Endnotes:


[1] Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm.25
[2] Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konpres, Jakarta, hlm.18. Lain halnya dengan pemikiran Notonegoro tentang “Heiraki Piramidal Pancasila”, perjenjangan norma dalam pandangannya terkait dengan perjenjangan sila-sila dalam Pancasila yang menempatkan Sila Pertama sebagai sila tertinggi dan melingkupi sila-sila di bawahnya, lebih lanjut lihat Notonegoro, 1988, Pancasila Dasar Filsafat Negara, Bina Aksara, Jakarta, hlm.59
[3]Ibid., hlm.17
[4] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.39
[5] Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.206
[6] I Dewa Gede Palguna, 2008, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Walfare State, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm.17
[7] Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.95.
[8] Machmud Aziz, dalam “Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006, hlm.142
[9] Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm.308
[10] Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berhukum Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Padang dan Jakarta, hlm.100
[11] Dikutip dari M.Fajrul Falaakh, pendapat sebagai ahli dalam pengujian Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009, hlm.41.
[12] Sri Soemantri Martosoewignjo, 1986, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung hlm.28
[13] Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit, hlm.92
[14] Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.258-259
[15] M. Fajrul Falaakh, dalam “Menggagas “Constitutional Review” di Indonesia”,  Kompas Edisi Sabtu 08 April 2000, hlm.4
[16]Dikutip dari M.Fajrul Falaakh,Op.Cit., hlm.40.
[17] Jimly Asshiddiqie, “Catatan Pengantar Tentang Toetsingrecht dan Judicial Review”, dalam Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm.xv-xvi
[18] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Penerbit Yasrif Watampone, Jakarta, hlm.56
[19] Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm.5
[20] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara…Op.Cit., hlm.57
[21] Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hlm. 95
[22] Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara…Op.Cit., hlm.63
[23] Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa status Penjelasan UUD 1945 tidak lagi merupakan bagian dari naskah UUD 1945
[24] Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit., hlm.48
[25] Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis”, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan 29 Desember 2007, hlm.6
[26] Ibid., hlm.42
[27] Mahfud MD, dalam “ Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, bahan pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 6 Juni 2011, hlm.14-15
[28] Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda., Op.Cit., hlm.162
[29] Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Acara…Op.Cit., hlm.7
[30] Ibid.
[31] Philipus M.Hadjon menyebutnya sebagai asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving), lihat Philiphus M. Hadjon, “Analisis Terhadap Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-undang No.10 Tahun 2004 Dalam Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Mei 2005, hlm.3. A.Hamid S.Attamimi menyebutnya sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (algemene beginselsn van behoorlijke wetgeving), lihat Hamid S.Atatmimi, Op.Cit., hlm.331
[32] Hamid S.Atatmimi, Loc.Cit.
[33] Yusril Ihza Mahendra, 2002, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan), Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.152

[34] Van der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, terj. Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm.196-197

[35] Hamid S.Atatmimi, Op.Cit., hlm.332
[36] Hamid S.Attamimi, Op.Cit., hlm.331
[37] Ibid.
[38] Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.223
[39] Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
[40] Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
[41] Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
[42] Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
[43] Asas kedayagunaan dan kehasilgunaanadalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
[44] Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
[45] Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
[46] Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
[47] Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
[48] Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
[49] Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
[50] Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[51] Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
[52] Asas Keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
[53] Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan  adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
[54] Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
[55] Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
[56] Asas Sesuai Dengan Bidang Hukum Masing-Masing, maksudnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
[57] Yuliandri, Op.Cit., hlm.186
[58] Ibid., hlm.187
[59] Ibid., hlm.188
[60] A. Hamid S.Attamimi, Op.Cit., hlm.339
[61] Ibid., hlm.340
[62] Van der Vlies, 2005, Op.Cit., hlm258
[63] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, CV.Rajawali, Jakarta, hlm.5
[64] Yuliandri, Op.Cit., hlm.142
[65] Saldi Isra, Purifikasi…Op.Cit., hlm.12-18
[66] Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., hlm.95
[67] Maruarar Siahaan, Op.Cit., hlm.25

  

DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
A.Hamid. S. Attamimi, 1990, Disertasi “Peranan Keputusan Presiden Republik  Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.
Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Harjono, 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
I Dewa Gede Palguna, 2008, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Walfare State, MKRI, Jakarta.
Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konpres, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 1998, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara,InHilco, Jakarta.
——, 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Yasrif Watampone, Jakarta.
Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta.
——-, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.
Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, Ikthisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, CV.Rajawali, Jakarta
Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
——, “Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-undang”, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 11 Februari 2010,
Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, 2010, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berhukum Tekstual ke Hukum Progresif), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Padang dan Jakarta.
Rosjidi Rangggawijaya dan Indra Perwira, 1996, Perkembangan Hak Uji Materiil di Indonesia, Citra Bakti Akademika, Bandun
Sri Soemantri Martosoewignjo, 1986, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung
Van der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, terj. Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta
Yusril Ihza Mahendra, 2002, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan), Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Zainal Arifin Hoesein, 2009, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Rajawali Press, Jakarta.
Makalah:
Machmud Aziz, Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006
Mahfud MD, dalam “ Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, bahan pada Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 6 Juni 2011.
M.Fajrul Falaakh, “Menggagas “Constitutional Review” di Indonesia”, Kompas Edisi Sabtu 08 April 2000
——, Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan Kritis, Jurnal Mimbar Hukum No.38/I/2001
——, Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006.
Philiphus M. Hadjon, “Analisis Terhadap Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-undang No.10 Tahun 2004 Dalam Legislasi Daerah Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Mei 2005.
R.M. A.B Wirakusuma, Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita, Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 3 Mei 2005
Jimly Asshiddiqie, “Catatan Pengantar Tentang Toetsingrecht dan Judicial Review”, dalam Fatmawati, 2005, Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis”, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan 29 Desember 2007
Saldi Isra, “Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-undang”, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 11 Februari 2010,
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang No.8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang
Putusan Mahkamah Konstitusi :
Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Irian Jaya
Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*